Kabarkite.com-Musirawas (6/2), AMMR (Aliansi Mahasiswa Musi Rawas) adu argumen dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan. AMMR mendesak DPRD untuk memperjuangkan subhan 4 dikembalikan ke Musirawas, sementara anggota DPRD tidak memberi jawaban yang bisa meyakinkan dan cenderung tak terkesan menutupi permasalah yang ada.
Perang argumen ini terjadi didalam ruang rapat Kantor DPRD Mura dalam acara dialog anatara pihak AMMR dengan Legislatif terkait permasalahan dareah Sumur minyak Subhan IV yang diputuskan Gubernur Sumaterselatan, Alex Noerdin yang juga rival Bupati Musirawas untuk calon Gubernur Sumateraselatan mendatang, menjadi wilayah teritori hukum kabupaten Musibanyuasin.
Dikatakan perwakilan AMMR, Ajrin Karim, pihaknya menanyakan kenapa Subhan 4 area sumur minyak yang menjadi area sumur pengeboran perusahaan Conoco Philips bisa menjadi milik Musibanyuasin (Muba).
” Kami minta perwakilan dari Pemkab Musirawas untuk menjelaskan kepada masyarakat duduk persoalan yang ada, sehingga asset daerah menjadi milik kabupaten tetangga. Kami minta DPRD untuk memfasilitasi dengan Pemkab dan pihak terkait untuk menghadapa Gubernur Sumateraselatan di kediamannya bersama kami untuk mengklarifikasi masalah ini. Dan Kami minta pihak Pemkab yang hadir waktu di Griya Agung, dalam hal ini Sekda Musirawas. Jangan lagi memberikan jawaban yang mengambang lagi nantinya,” kata Ajrin .
Ia menegaskan, Suban 4 sudah jelas adalah milik Kabupaten Musirawas, tidak ada kaitan sam sekali dengan keberadaan Pansus Musirawas utara (Muratara).
” Yang kami tanyakan bukan pansus Muratara. Tapi seluruh DPRD Musirawas yang bertanggung jawab terhadap Suban 4 hingga lepas dari kendali Musirawas,” timpalnya lagi.
Ia juga menuntut, agar DPRD Musirawas merekomendasikan penolakan kepada Mendagri atas apa yang telaj diputuskan Gubernur Sumateraselelatan dengan memutuskan Suban 4 adalah hak Muba.
“Kami tidak ingin harta Musi Rawas terjual, kami tidak ingin dipolitisasi, kami tdk ingin Suban 4 menjadi lahan pengerukan segelintir orang, kami minta DPRD mempertahankan dan merekomendasikan Suban 4 ke Mendagri,” tegasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Mura y Bastari dan beberapa anggota pansus pemekaran muratara menyampaikan anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut telah lengkap termasuk dengan pansus.
“Ini lengkap dari pansusnya, Camat Rawas ilir ada,” jelas Bastari kepada perwakilan aliansi mahasiswa. Dikatakannya, ketika bersengketa soal Suban 4 antara Musirawas dan Musibanyuasin kewenangannya sudah ditetapkan oleh Bupati.
“Sejarah awal dari dulu belum ditetapkan batas wilayahnya. Persoalan Suban 4 mulai tahun 2002. Saat itu 4 Kades yang berbatasan berdialog. Membuat kesepakatan bagaimana penetapan batas wilayah. Kesepakatan dibawa ketingkat Pemkab dan diketahui Pemprov,” jelasnya.
Maka, sambung Bastari, terbentuklah tim yang terdiri dari perwakilan dari Pemkab Mura, Musibanyuasin dan Pemprov Sumateraselatan.
” Selama Enam hari kami didalam hutan. Tapi dibalik semua itu, lobian dan diplomasi pemerintahan Musibanyuasin terhadap Kementerian Dalam Negeri begitu kuat. Sinyal dan fakta bahwa 28 November 2012, mereka berpihak ke Musibanyuasin,” bebernya.
Hebatnya lagi, kata dia, pemerintah kabupaten Musibanyuasin bisa memanfaatkan syahwat Bupati Musirawas dalam hal ini Pemerintahan kabupaten Musirawas dengan mempolitisasi pemekarana Muratara untuk kepentingan pribadinya.
“Tapi pada intinya kita tidak ada niat untuk menjual Suban 4 kepada Muba. Dan tidak ada istilah kata kami DPRD menyerahkan Subhan 4. Jadi bukan menyerahkan, kita (DPRD dan Rakyat Musirawas) dizolimi oleh Bupati Musirawas dan Provinsi Sumateraselatan. Kita yang punya daerah saja, selama itu tidak pernah diberi tahu oleh pemerintah daerah Musirawas maupun Provinsi Sumateraselatan tentang berapa besar hasil perolehan sumur minyak dan Gas Subhan 4. Hingga saar ini siapa yang tau berapa perolehan aset disana,” jelasnya.
Kejadian ini kata Bastari menjadi pelajaran pihaknya. Sehingga kedepan akan ada hikmahnya dan menjadi evaluasi semua pihak baik politisi daerah, tokoh masyarakat pemuda dan mahasiswa, untuk berani menyuarakan kebenaran. Sehingga pemerintah daerah tidak menjadi besar kepala dan diktaktor dalam arti lain menjalankan roda pemerintahan dan kebijakan sesuai selera Bupatinya saja.
“Kita ingin maju kedepan sekarang ini. Kita berharap dari semua ini, satu lepas maka kedepan akan ada ratusan lagi yang masuk ke Musirawas,” pungkasnya. (Rutan)
Comment