Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI-P45) Perwakilan Sumatera Selatan kembali menyampaikan kritik keras terhadap lambannya kepastian penanganan sejumlah perkara hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, baik perkara pidana umum maupun laporan dugaan tindak pidana korupsi.
Ketua Perwakilan LAKI-P45 Sumatera Selatan, Ahlul Fajri, secara khusus mempertanyakan proses pengembalian berkas perkara atau P-19 dalam kasus kecelakaan maut yang melibatkan Bus Antar Lintas Sumatera (ALS) dengan truk tangki BBM di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara), yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.
Menurut informasi perkembangan yang disampaikan pihak Polres Muratara kepada LAKI-P45, penyidik telah melakukan pemenuhan terhadap sejumlah petunjuk jaksa dan menilai bahwa perkara tersebut telah memenuhi unsur pidana untuk diproses lebih lanjut. Namun, hingga saat ini perkara masih berada dalam proses P-19 dan belum memperoleh kepastian untuk dinyatakan lengkap atau P-21.
“Kami mempertanyakan, sampai kapan perkara ini harus berada dalam status P-19? Kalau memang masih ada kekurangan, apa saja yang belum dipenuhi? Kalau penyidik sudah melakukan pemenuhan petunjuk, mengapa belum ada kepastian penyelesaian berkas perkara? Jangan sampai masyarakat hanya disuguhi proses bolak-balik berkas tanpa kejelasan,” tegas Ahlul Fajri.
LAKI-P45 menegaskan bahwa pihaknya menghormati kewenangan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian berkas perkara. Namun, kewenangan tersebut juga harus dijalankan secara profesional, objektif, transparan, dan memberikan kepastian hukum.
P-19 merupakan mekanisme hukum untuk melengkapi hasil penyidikan, bukan alasan untuk membiarkan suatu perkara berlarut-larut tanpa batas waktu yang jelas.
19 NYAWA HILANG, JANGAN SAMPAI KEADILAN IKUT TERHENTI
Ahlul Fajri menyampaikan bahwa perkara kecelakaan maut Muratara bukan sekadar persoalan administrasi berkas penyidikan. Di balik perkara tersebut terdapat 19 nyawa manusia yang telah hilang dan keluarga korban yang hingga kini membutuhkan kepastian hukum.
“Kami ingin mengingatkan bahwa 19 orang yang meninggal dunia bukan sekadar angka statistik. Ada keluarga yang kehilangan ayah, ibu, anak, suami, istri, dan tulang punggung keluarga. Jangan sampai perkara sebesar ini justru kehilangan kepastian dalam proses penegakan hukum,” ujarnya.
LAKI-P45 meminta Kejaksaan Negeri Lubuklinggau segera berkoordinasi secara serius dengan penyidik Polres Muratara, melakukan gelar perkara apabila diperlukan, serta memberikan penjelasan mengenai seluruh petunjuk P-19 yang masih harus dipenuhi.
Apabila persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi, LAKI-P45 mendesak agar Kejaksaan segera menerbitkan P-21 sehingga perkara dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan sesuai ketentuan hukum.
LAPORAN DUGAAN KORUPSI DARI KEJATI SUMSEL JUGA BELUM MENDAPAT KEPASTIAN
Tidak hanya kasus kecelakaan maut, LAKI-P45 juga mempertanyakan tindak lanjut sejumlah laporan dugaan tindak pidana korupsi yang telah disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.
Salah satu laporan tersebut adalah laporan LAKI-P45 Nomor: 99/LAKI-P45/VII/2026, tertanggal 7 Juli 2026, terkait dugaan permasalahan dalam pengelolaan APBD Kota Lubuklinggau.
Dalam komunikasi melalui pesan WhatsApp, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyampaikan kepada LAKI-P45:
“Ijin bapak bahwa laporan dimaksud telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau dengan Nomor Surat: R-1669/L.6.5/Fo.2/08/2026 Tanggal 31 Agustus 2026.”
Ahlul Fajri mengatakan, pihaknya menghargai informasi dan penjelasan yang telah diberikan oleh Kejati Sumsel tersebut.
Namun, persoalan yang menjadi pertanyaan adalah setelah laporan dilimpahkan kepada Kejari Lubuklinggau, sampai saat ini LAKI-P45 belum mendapatkan kepastian mengenai tindak lanjut laporan tersebut.
Apakah sudah dilakukan telaah? Apakah sudah dilakukan pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket)? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait? Atau apakah laporan tersebut masih berada dalam proses administrasi?
“Jangan sampai laporan masyarakat hanya selesai pada surat pelimpahan dari Kejati ke Kejari, kemudian setelah itu tidak ada kejelasan. Kami ingin mengetahui apakah laporan tersebut benar-benar ditindaklanjuti atau justru berhenti tanpa kepastian,” ungkap Ahlul.
Ia menegaskan bahwa laporan dugaan korupsi yang menyangkut penggunaan uang negara tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan biasa. Setiap laporan harus mendapatkan penanganan sesuai prosedur dan kewenangan aparat penegak hukum.
“Kalau memang tidak ditemukan unsur tindak pidana, sampaikan hasil telaah atau penanganannya secara jelas. Tetapi kalau terdapat indikasi yang perlu didalami, lakukan proses sesuai hukum. Jangan sampai laporan masyarakat seolah-olah dijadikan gunung es, semakin lama semakin tidak terlihat ujung penanganannya,” tegasnya.
LAKI-P45 SOROTI KEPastian PENANGANAN PERKARA, BUKAN SEKADAR JANJI PENEGAKAN HUKUM
Menurut LAKI-P45, persoalan kepastian hukum tidak hanya menyangkut satu perkara. Masyarakat membutuhkan transparansi mengenai bagaimana laporan dugaan tindak pidana korupsi ditangani, bagaimana perkembangan penyelidikan dan penyidikan, serta apa alasan apabila suatu laporan belum dapat ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
Ahlul Fajri menegaskan bahwa LAKI-P45 tidak meminta Kejaksaan untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Pihaknya juga tidak bermaksud mencampuri independensi jaksa maupun penyidik.
Namun, sebagai lembaga kontrol sosial yang menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum, LAKI-P45 memiliki hak untuk meminta informasi perkembangan dan kepastian penanganan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak meminta perkara dipaksakan. Kami meminta perkara diperiksa. Kami tidak meminta seseorang dihukum tanpa pembuktian. Kami meminta aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara profesional dan memberikan kepastian kepada masyarakat,” lanjutnya.
ANCAM GELAR AKSI DEMONSTRASI KE KEJARI LUBUKLINGGAU DAN KEJATI SUMSEL
Atas berbagai persoalan tersebut, LAKI-P45 menyatakan akan mengambil langkah kontrol sosial yang lebih tegas apabila tidak terdapat kejelasan dan respons yang memadai dari pihak Kejaksaan.
LAKI-P45 mempertimbangkan untuk menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kejaksaan Negeri Lubuklinggau dan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang.
Aksi tersebut nantinya akan membawa sejumlah tuntutan, antara lain:
1. Mendesak Kejari Lubuklinggau segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan P-19 kasus kecelakaan maut yang mengakibatkan 19 orang meninggal dunia.
2. Mendesak penyelesaian seluruh petunjuk P-19 melalui koordinasi bersama Polres Muratara agar berkas perkara segera dinyatakan P-21 apabila persyaratan hukum telah terpenuhi.
3. Mendesak Kejati Sumsel melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penanganan perkara kecelakaan maut tersebut.
4. Meminta Kejari Lubuklinggau memberikan penjelasan tertulis mengenai tindak lanjut laporan dugaan korupsi LAKI-P45 Nomor 99/LAKI-P45/VII/2026 yang dilimpahkan Kejati Sumsel melalui Surat Nomor R-1669/L.6.5/Fo.2/08/2026 tanggal 31 Agustus 2026.
5. Mendesak agar seluruh laporan dugaan tindak pidana korupsi yang masuk dan menjadi kewenangan Kejari Lubuklinggau ditangani secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
6. Meminta Kejati Sumsel melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut laporan masyarakat yang telah dilimpahkan kepada Kejari Lubuklinggau.
7. Meminta adanya kepastian tertulis mengenai status penanganan laporan-laporan LAKI-P45, termasuk apabila laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyelidikan atau penyidikan beserta alasan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak ingin persoalan ini terus berulang. Ada perkara yang menyangkut 19 nyawa manusia, ada pula laporan dugaan korupsi yang menyangkut uang negara. Semuanya membutuhkan kepastian. Kalau tidak ada penjelasan dan tindak lanjut yang jelas, kami akan turun menyampaikan aspirasi melalui aksi demonstrasi secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegas Ahlul Fajri.
JANGAN BIARKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERKIKIS
Menutup pernyataannya, Ahlul Fajri menegaskan bahwa keberadaan lembaga kontrol sosial bukan untuk mencari kesalahan aparat penegak hukum, melainkan untuk memastikan kewenangan negara dijalankan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, masyarakat tidak cukup hanya mendengar bahwa laporan telah diterima atau dilimpahkan. Masyarakat juga membutuhkan informasi mengenai apa yang telah dikerjakan dan bagaimana perkembangan penanganannya.
“Kami akan terus mengawal persoalan ini. Jangan sampai muncul kesan bahwa perkara yang menyangkut masyarakat kecil dapat bergerak cepat, sementara perkara besar dan laporan dugaan korupsi justru berjalan tanpa kepastian. Semua pihak harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum,” Tutup Ahlul Fajri.
LAKI-P45 menegaskan, kontrol sosial bukan bentuk permusuhan terhadap institusi penegak hukum. Kritik merupakan bagian dari kepedulian masyarakat agar hukum benar-benar bekerja, keadilan tidak berhenti di atas meja, dan setiap laporan masyarakat memperoleh kepastian penanganan. (AL)
