Kabarkite.com-Empatlawang (12/10), Produktifitas dan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) terutama para pejabat di Pemkab Empat Lawang masih dipertanyakan. Bahkan pernyataan pedas pun disampaikan Ketua DPRD Empat Lawang H. David Hadrianto, SH, menilai hampir 60 persen PNS tidak memahami visi misi bupati menuju Ekonomi Maju Aman Sehat dan Sejahtera (EMASS).
“Bisa dibilang 60 persen PNS kita tak paham visi misi EMASS. Ini menjadi problem besar, kendala pelayanan publik dan pembangunan daerah,” sesal David.
Menurut politisi partai Golkar ini, secara hitungan jika 100 persen keberhasilan pembangunan tercapai di Empat Lawang selama 5 tahun periode 2008-2013, hampir 75 persennya adalah kerja keras seorang bupati. Sisanya 25 persen baru hasil kerja SKPD atau jajaran PNS. Ini ironis, kesannya bupati sudah berlari cepat, sementara jajaran pejabat dan pegawai berjalan lamban atau bahkan diam ditempat.
Kata David, roling dan mutasi pejabat di lingkungan Pemkab Empat Lawang sudah kewajaran. Bukan hanya penilaian loyalitas, tapi inilah upaya mencari solusi memaksimalkan kinerja pelayanan publik dan pembangunan.
“Ada juga SKPD kita nilai mandek, hanya bisa copy paste penyusunan anggaran. Ya kalau cuma itu, anak usia sekolahan saja bisa,” cetusnya.
Sebagai lembaga control imbuh David, DPRD berharap agar evaluasi kinerja pejabat dan PNS terus dilakukan. Guna mencari solusi peningkatan kinerja dan SDM berkualitas di jajaran Pemkab Empat Lawang. Tidak salah, bupati melirik pejabat berkualitas dari luar daerah untuk memaksimalkan pembangunan Empat Lawang EMASS.
Sementara itu Bupati Empat Lawang H. Budi Antoni Aljufri, SE. MM sebelumnya menyampaikan, evaluasi kinerja pejabat dan pegawai dilingkungan Pemkab Empat Lawang terus dilakukan. Salah satunya, roling dan mutasi demi penyegaran dan memaksimalkan kinerja SKPD.
Pejabat dan pegawai hendaknya memahami lagi apa itu grand strategi dan visi misi menuju Empat Lawang EMASS. Nah periode 2013-2018 ini jilid ke dua, melanjutkan program kerja jilid pertama dalam memaksimalkan pembangunan dan pelayanan publik. “Harus dipahami lagi, makanya penyusunan anggaran 2014 kita optimalkan pembahasan renja setiap SKPD,” kata HBA memastikan, jika rencana kerja SKPD tidak jelas atau menyimpang dari RPJMD akan ditolak.
HBA mengakui, kualitas dan kwantitas SDM pemkab Empat Lawang masih kurang. Makanya, pengisian eselon II dan III tidak sedikit diisi promosi jabatan. Namun, katanya pelantikan tahap pertama belum final, masih ada evaluasi dan penilaian kinerja secara kontinu. Bisa jadi dalam sebulan dua kali pelantikan. Selain itu HBA mengaku anti pejabat meminta jabatan tapi nyatanya tidak bisa bekerja, jika memang mampu akan diberi kesempatan. Tapi harus paham tupoksi dan loyal, bukan cuma beikan (mencari keuntungan pribadi, red) di Empat Lawang.
“Kita berikan kesempatan, jika tidak maksimal kita evaluasi,” imbuh HBA.(Tono)
Comment