Kabarkite.com-Musirawas (28/2), DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musirawas meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau segera mengirim surat kepada Gubernur Sumateraselatan untuk meminta difasilitasi dalam penyelesaian masalah aset.
Anggota DPRD Sekretaris Komisi III, Alamsyah Amanan mengatakan, Pemkot Lubuklinggau harus segera mengirim surat untuk meminta difasilitasi gubernur Sumsel dalam menyelesaikan aset. Khususnya keberadaan aset Musirawas yang berada di wilayah Lubuklinggau.
Bukan memberikan statement politik. yang menimbulkan konflik di masyarakat, seperti yang dilakukan gubernur Sumsel. “Kami Komisi III menyesalkan Gubernur Sumsel yang memberikan statement yang bukan menyelesaikan tetapi menyulut emosional masyarakat,”tegas Alamsyah.
Politisi Partai Partau Indonesia Sejahtera (PIS) menjelaskan, gubernur sebagai negosiator bukan memperkeruh dan memecah persatuan dan kesatuan serta situasi yang kondusif masyarakat Musirawas dan Lubuklinggau selama ini.
Makanya pemkot harus proaktif mengirim surat ke Gubernur Sumsel dan melakukan koordinasi dengan DPRD Musirawas. Sebab keberadaan aset dan pembangunannya selama ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemkab Musirawas tidak menghambat proses yang ada.
“Seluruh aset milik Musirawas yang berada di wilayah Lubuklinggau ada yang bisa diserahkan. Tetapi ada aset yang tidak bisa diserahkan karena masih difungsikan,”tegas Alamsyah.
Semua ada solusi (win-win solution) tidak ada yang dirugikan. Karena pembangunan aset sebelumnya hingga penggunaannya sekarang untuk kepentingan masyarakat.
Selain itu gubernur jangan mengeluarkan statement yang memandang penyelesaian aset dari satu undang-undang. Karena menyesatkan dan memperburuk situasi di masyatakat.
Apalagi memanfaatkan moment pemilihan gubernur (pilgub) Sumsel
mengambil simpatik masyarakat lubuklinggau dengan melakukan penghembusan isu mempolitisir setiap masalah karena menjadi pembodohan dan menimbulkan konflik di masyarakat.
“Jangan semua masalah di masyarakat di marginalkan. Karena memberikan preseden buruk di masyarakat terhadap Gubernur Sumsel,”ungkapnya.
Sementara itu, Anggota DPRD, Budiman S Parlan mengatakan, semua masalah tidak perlu dihembuskan dengan politik-politik praktis mengadu domba. Sebab, semua masalah termasuk pemerintahan bisa diselesaikan secara arif dan bijaksana.
“Semua masalah baik itu dari sudut pandang apapun juga peraturannya. Semua bisa diselesaikan. Jangan masyarakat di adu domba dan memberikan ketidaknyaman serta situasi yang memicu konflik kedaerahan,”pungkas Politisi Partai Gerindra Mura ini. (Rutan
