Kabarkite.com-Musirawas (1/5), KETUA Fraksi Bhineka Tunggal Ika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan Ahamad Bastari Menduga bahwa tenjadinya bentrok berdarah antar warga kecamatan Muara Rupit yang digadangkan bakal jadi ibukota Musirawas Utara (Muratara) dan pihak kepolisian adalah buah dari konspirasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumateraselatan H. Alex Noerdin dan para elit,untuk itu dia meminta agar Alex Noerdin selaku Gubernur Sumateraselatan bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa berdarah yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa tersebut.
“Saya melihat akar permasalahannya dari demo yang dilakukan masyarakat adalah pemekaran yang tidak kunjung terwujud, hal itu akibat dari beberapa kali Gubernur menjanjikan bahwa muratara akan menjadi wilayah daerah otonomi baru dengan syarat menyerahkan Suban IV, dengan janji apa bila suban IV diserahkan maka akan merampungkan permasalahan pemekaran muratara dan tidak ada kendala lagi untuk pemekaran muarata menjadi kabupaten,” Ujar A.Bastari kepada media.
Diungkapkannya,namun faktanya ternyata pemekaran yang di harapkan warga muratara tidak selesai hanya dengan menyerahkan suban IV melainkan malah mengambil keputusan dengan menetapkan batas-batas wilayah yang tidak jelas dasar hukumnya,bahkan diluar dugaan dan diluar kesepakatan awal yang hanya menyerahkan suban IV. Tetapi malah mencaplok dua kecamatan di musirawas yakni rawas ilir dan kecamatan muara lakitan yang di sahkan menjadi wilayah milik Musibanyuasin.
“Artinya keputusan yang diambil oleh Alex Noerdin ,sama seklai diluar kaedah peraturan perundang-undang, karena jelas sudah di atur oleh undang-undang ada tatacara yang harus di patuhi, namun hal itu tidak diindahkan oleh Gubernur yang seharusnya menjadi panutan itu,” Cetusnya.
Bahkan,Lanjutnya, gubernur pernah menyodorkan peta dan setelah ia lihat ternyata peta itu jelas sekali merugikan kabupaten Musirawas,bahkan diluar kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya.
“Kesepatan itu yakni 28.000 hektar luas wilayah yang di diberikan kepada Muba Rawas ilir dan Muara Lakitan sama sekali tidak ada dalam kesepakatan, dengan kondisi itu saya menilai ini adalah suatu permasalahan yang dirancang oleh Gubernur supaya muratara yang di idam-idamkan masyarakat agar tidak terbentuk,”kata dia.
Untuk itu dia meminta Gubernur harus betanggung jawab penuh atas hal ini, sebab secara langsung atau tidak langsung jelas ini Gubernur yang ciptakan,tidak itu saja diapun mengkemukan adalah tindakan seperti itu adalah tindakan ambigo oleh pemimpin yakni Gubernur.
” Saya tau betul antara Alex Noerdin dan Muba itu sudah ada kesepakatan politik walaupun itu salah, kesepakatan mereka bagaimana caranya suban IV harus di rebut dan dimiliki Muba. Saya ini saksi hidup dan itu tidak mengada-ada,”ucapnya Gamblang.
Ditambahakannya, padahal sudah jelas suban IV adalah milik musirawas, bahkan kata Bastari antara musirawas dan Musi Banyuasin sudah pernah turun sama-sama kelapangan dan di cek secara peta fotografi tahun 1926 jelas wilayah suban IV milik kabupaten mura.bahkan sudah ada keputusan sah secara hukum dari pengadilan bahwa suban milik Musirawas.
“Namun demi muratara kita sepakat berikan suban IV, tetapi janji sang gubernur hingga kini tidak terealisasi, tetapi dengan melihat kondisi ini jelas ini dirancang secara apik oleh gubernur ,untuk itu dengan tegas saya minta agar Gubernur bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa yang mengorbankan rakyat,”Pungkasnya.
Sebelumnya hampir semua daerah merespon dengan meminta kejelasan atas tukar guling daerah kawasan yang diputuskan sepihak oleh Gubernur Sumateraselatan, Alex Noerdin untuk memuluskan terlaksananya Muratara dan hal ini tanpa perundingan yang melibatkan tokoh dan elit politik daerah. Sehingga keputusan Gubernur tersebut pada hari yang sama (29/4) direspon dengan aksi warga Kecamatan Muara Lakitan beserta tokoh politik dan masyarakat, dan sekitarnya ke kantor Bupati dan DPRD Musirawas, sedang warga Musirawas Utara (Muratara) melakukan aksi blokir jalan Jalinsum yang berakhir bentrok. (Rutan)
