*Usir PT MHP Dari Musirawas
Kabarkite.com-Musirawas (15/4),GEDUNG Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kantor Bupati Kabupaten Musirawas (Mura) Selasa sekitar pukul 10:12 di sambangi ratusan masyarakat yang mengatas namakan dirinya dari Front Perlawanan Masyarakat (FPR) dan Forum Masyarakat HTI Menggugat (FMHTIM) dengan maksud dan tujuan mendesak agar pihak pemerintah dapat mencabut izin PT Musi Hutan Persada (MHP) karena sudah menyerobot lahan ulayat mereka.
Namun para pendemo yang menyambangi kantor DPRD merasa kecewa sebab keinginan mereka untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada wakilnya, namun 40 anggota Dewan satupun tidak berada di kantor melainkan sedengan dinas luar (DL). Para pendemopun sangat kecewa dengan tidak adanya anggota dewan yang berada di tempat padahal mereka adalah wakil rakyat yang seharusnya membela kepentingan rakyat.
“Jangan Ketika bahas APBD mereka datang. Sebaliknya membahas soal rakyat mereka tidak ada ditempat.”Cetusnya.
Menyikapi kondisi itu usai melakukan aksi di demo pindah kekantor Bupati Musirawas dan melakukan orasi lanjutan tuntutan mereka agar PT MHP di tutup.
“Usir PT MHP dari Mura sekarang juga ,Kami Menolak Pencaplokan Lahan yang di lakukan pihak MHP Kembalikan Tanah Marga yang masyarakat miliki,” Ujar Koordinator Aksi Fahrurozi di hadapan puluhan Polisi Yamg berjaga di lokasi tersebut.
Sementara itu,Toha,sangat kesal dalam aksinya karena tidak yang bisa mendengarkan aksi mereka.dia menilai para pegawai gemuk-gemuk, tapi masyarakat tambah kurus dan pemerintah sama sekali tidak peduli dengan keadaan mereka. “MHP sudah caplok lahan warga. Pak Bupati tolong kami, jangan saat pilihan Bupati dan DPRD baru datang kepada kami. Kami betul-betul petani tidak ada rekayasa, Kemana lagi kami mengadu kalau tidak kepada wakil dan pemerintah yang ada.”Ucapnya.
Bripka Supardi Sat Binmas Polres Mura, selaku negosiator Polisi menyatakan dan menghimbau kepada pendemo pihaknya mendukung aksi yang di lakukan namun dirinya meminta agara aksi yang dilakukan dapat tertib dan tidak arogan.
“kami mendukung tapi jangan anarkis sebab kantor ini kantor kita juga, kantor DPRD bukan milik pribadi tapi milik masyarakat.”Serunya.
Setelah orasi, perwakilan pendemo bertemu dengan Sekda Raidusyahri dan Kadisnakertrans, HA Murtin.
Berdasarkan pantauan para pendemo membawa sepanduk dan selebaran yang bertuliskan antara lain Usir MHP dari bumi musirawas, Stop MHP dilokasi wilayah teras samsuri, Bupati dan DPRD mura tidak tegas PT MHP yang menggusur lahan masyarakat SP9 HTI Kecamatan Lakitan, Stop represif ala orde baru oleh oknum kopasus.
Dan tuntutan untuk melakukan penyetopan penggusuran dan intimidasi oleh perusahaan terhadap masyarakat HTI SP 9, Kembalikan hak ulayat dan tanah warga demi ketentraman dan kesejahteraan rakyat pada Press Riliesnya. (Rutan)
