Kabarkite.com-Empatlawang (3/8), Meksipun sudah terbentuk setahun lalu, namun Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) kabupaten Empat Lawang hingga kini belum beroperasi. Sekretaris Bazda Empat Lawang Anas Djauhari saat dikonfirmasi tidak membantah hal tersebut. Menurutnya, banyak faktor yang mempengaruhi belum beroperasinya organisasi tersebut diantaranya masalah sekretariat, dana operasional dan kesibukan ketua Bazda sendiri.
“Jadi sejauh ini masih melakukan sosialisasi kepengurusan saja, belum melayani penerimaan zakat sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Bahkan menurutnya sejak terbentuk setahun lalu dalam beberapa kali rapat yang dilakukan beberapa kali belum membahas kepada tupoksi Bazda itu sendiri, namun masih ke masalah struktur organisasi. Sehingga menurutnya, untuk operasional Bazda itu sendiri sejauh ini sama sekali belum dilaksanakan. Keterbatasan anggaran karena belum dianggarkan oleh Pemkab Empat Lawang juga turut menyumbang vakumnya kegiatan organisasi amal tersebut.
“Dana operasional belum ada dari Pemkab, sehingga untuk melakukan sosialisasi atau kegiatan pembinaan kita tidak bisa,” jelasnya.
Senada Badan Pengawas Bazda Empat Lawang HM Khusrin mengatakan, memang dengan belum beroperasinya Bazda tersebut pihaknya sangat menyayangkan. Karena semestinya organisasi tersebut sudah mulai aktif sejak terbentuk, terutama saat bulan puasa. Bahkan menurutnya, sejak terbentuk hingga sekarang pengurus sama sekali belum melakukan audiensi kepada Bupati Empat Lawang. Sehingga apa-apa yang menjadi program belum tersampaikan ke Pemkab Empat Lawang. “Kita sangat menyayangkan itu, semestinya sudah aktif,” ujarnya.
Dia menambahkan, karena belum beroperasinya Bazda kabupaten Empat Lawang maka kegiatan kepengurusan zakat khususnya zakat fitrah menjelang Idul Fitri tahun ini dikembalikan ke Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masing-masing termasuk di sekolah-sekolah atau mesjid dan mushalla yang ada di Empat Lawang.
Dari amil atau petugas di UPZ yang tersebar, kemudian membuat laporan mengenai besaran zakat yang masuk dan yang dikeluarkan kemudian dilaporkan ke KUA di masing-masing kecamatan. “Nanti dari KUA dilaporkan ke Kemenag Kabupaten, untuk dilakukan pendataan jumlah melalui Kasi Urusan Penerangan Agama Islam (Kasi Penais). Kemudian kita juga membuat laporan secara berjenjang,” jelasnya.(Tono)
