Foto: Demo Tuntut Pembubaran Timsel KPU Empat Lawang di halaman Pemkab Empat Lawang.
Kabarkite.com-Empatlawang (7/10),Ratusan massa dari berbagai organisasi, seperti KNPI, Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Forum Kades dan element lainnya yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Empat Lawang Bersatu (AM4LS), berunjukrasa di KPU dan Pemkab Empat Lawang, Senin (7/10). Massa menuntut pembubaran Tim Seleksi (Timsel) KPU Empat Lawang yang telah ditetapkan KPU Provinsi Sumatera Selatan, karena dinilai cacat hukum.
Massa yang bermula bergerak ke kantor KPU Empat Lawang di jalan poros Tebing Tinggi-Pendopo Km 4,5 juga berorasi di halaman Pemkab Empat Lawang. Unjukrasa damai yang berawal berjalan dengan tertib sempat memanas, massa emosi karena lambannya perwakilan dari Pemkab Empat Lawang menghadapi para demonstran dan memberikan tanggapan. Massa melangkah maju dari lapangan Pemkab Empat Lawang sembari berteriak memaksa masuk ke kantor Pemkab Empat Lawang.
Beruntung aparat dari Polres Empat Lawang yang membuat pagar pengaman dibantu pihak Pol PP Empat Lawang bisa menahan massa.
Dalam orasinya, perwakilan dari DPD KNPI Empat Lawang, Windera Safri menyampaikan, mewakili masyarakat pihaknya meminta untuk menunda proses penyeleksian KPU Kabupaten Empat Lawang sebelum proses PTUN selesai yang dijadwalkan sidangnya Rabu (9/10) mendatang. Timsel KPU Empat Lawang tidak sesuai dengan peraturan KPU No 02/2013 dan meminta ditinjau pemilihan Timsel yang sudah terbentuk, karena tidak memenuhi prosedur dan kriteria, sehingga dinilai cacat hukum. Mempertanyakan perpanjangan SK KPU Provinsi Sumsel, karena dinilai perpanjangan tersebut hanya untuk pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang (PSU) Gubernur Sumsel bukan merekrut Timsel kabupaten/kota, serta meminta kepada Pemerintah Kabupaten Empat Lawang untuk tidak memfasilitasi penyeleksian KPU di Kabupaten Empat Lawang karena masih dalam sengketa. “Kami mempertanyakan tahapan penyeleksian, tidak sesuai dengan petunjuk dan teknis ataupun prosedur, karenanya sudah cacat hukum. Bubarkan Timsel yang sudah terbentuk,” ungkapnya diiringi teriakan para pendemo yang meminta pembubaran Timsel KPU Empat Lawang.
Ditegaskannya, jika tidak ditindaklanjuti dan Timsel tetap dipertahankan maka pihaknya akan melakukan demo kembali dengan massa lebih banyak lagi. Karena dinilai dengan anggota Timsel yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak bisa menjamin keprofesionalannya bekerja. “Daripada Pemilu kedepannya kacau, yang menyebabkan rakyat menjadi korban lebih baik dibubarkan,” katanya.
Ditambahkan perwakilan dari tokoh masyarakat, Iskandar, pemilihan anggota Timsel KPU Empat Lawang terindikasi adanya kepentingan salah satu kelompok. Sehingga perekrutannya semaunya sendiri tanpa ada tahapan dan terkesan tidak transparan. “Kalau Timsel orang yang netral tidak jadi masalah. Ini dipertanyakan, disebutkan dari tokoh masyarakat, namun masyarakat Empat Lawang tidak mengenalnya, dari Ormas, Ormasnya tidak tahu, ini kan aneh,” katanya yang juga diikuti seruan bubarkan dari para demonstran.
Pihak KPU Empat Lawang yang diwakili oleh anggota komisioner, Radinal dan sekretaris KPU, M Mursadi menyatakan siap menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan. Pernyataan tersebut tertulis di atas surat bermaterai yang ditandatangani dirinya selaku perwakilan KPU dan saksi lainnya. Pernyataan tersebut lalu dibacakan di hadapan ratusan massa yang berunjukrasa. “Dengan ini menyatakan bersedia akan menindaklanjuti lima tuntutan yang disampaikan saat unjukrasa pada hari Senin 7 Oktober 2013. Karena, penetapannya bukan KPU Empat Lawang melainkan KPU Sumsel,” ungkap M Mursadi membacakan surat pernyataan tersebut di hadapan ratusan massa.
Hal senada disampaikan Asisten II Bidang Ekobang, Fadilah Marrik yang menerima demonstran. Pihak Pemkab Empat Lawang bersedia menindaklanjuti tuntutan dan menyampaikannya kepada pihak terkait sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang ditandatanganinya. “Kita akan menindaklanjuti tuntutan tersebut dengan menyampaikannya kepada pihak terkait. Karenanya, diharapkan para demonstran dapat membubarkan diri dengan tertib, karena pihak Pemkab akan menindaklanjuti tuntuan,” katanya. (Tono)
