Kabarkite.com-Musirawas (12/11), Ratusan Warga HTI Satuan Pemukiman (SP) 5,6,7,9,10 dan 11 kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas mendatangi Kantor pemerintah kabupaten tersebut untuk menuntut pemerintah daerah agar mengambil ketegasan terhadap kondisi konplik perbatasan wilayah antara HTI dan dan pihak PT Musi Hutan Persada (MHP) yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit tersebut.
“Kami minta kejelasan tapal batas, yang mana milik MHP dan HTI. Kita minta Bupati mengambil tindakan tegas,” Ujar Elvan Juniardi Koordinator aksi saat melakukan aksi bersama ratusan warga lain.
Diapun menuturkan bahwa sebelum Bupati menemui mereka,maka pendomopun memutuskan tidak akan meninggalkan kantor pemkab sebelum ada kejelasan yang pasti atas tuntutan warga.
Warga yang menggelar aksi itupun lantas menduduki lapangan pemkab dengan mendirikan tenda, secara tidak langsung hal itu dilakukan para pelaku aksi tersebut membuktikan bahwa bahwa mereka tidak akan membubarkan diri sebelum ada kejelasan dari pihak pemerintah.
Sementara itu pihak keamanan yang menjaga ketat aksi itu AKBP Chaidir selaku kapolres Mura saat diwawancarai menyatakan, pihaknya melakukan musyawarah dan pendekatan secara versusif dengan warga agar tidak melakukan aksi yang melanggar ketentuan dari undang-undang.
” Saya rasa warga tidak perlu melakukan aksi secara berlebihan apa lagi sampai bermalam,kita upayakan tetap versuasif dan kami harap mereka bisa menjaga diri jangan sampai terjadi bentrok sesuai amanah undang-undang. dari polres mura kami siagakan anggota sebanyak 50 personil,polres Lubuklinggau satu pleton dan satuan Brimob satu pleton.” Tegasnya.
Setelah beberapa jam berorasi masyarakatpun akhirnya di temui langsung oleh Bupati Musirawas Ridwan Mukti (RM), dihadapan masyarakat selaku kapala daerah menuturkan,bahwa yang memiliki kewenangan untuk menentukan tuntutan tersebut adalah pihak pihak Menteri Kehutanan,bukan pihak pemerintah daerah. Namun sebagai pihak pemerintah dia sudah berupaya untuk melakukan desakan kepada pihah Menhut.
“sudah sampai tiga kali saya melakukan koordinasi dan desakan secara langsung kepada pihak menteri kehutanan,bila perlu saya buat rekomendasi untuk penutupan PT MHP agar tidak ada lagi warga Musirawas yang merasa tertindas oleh pihak investor,” Ucap RM dihadapan warga.
Sebagai pemimpin didaerah tersebut RM, minta tim investigasi dari kemenhut untuk turun langsung kelapangan,kalaupun memang tidak ada tanggapan maka secara pribadi membuat rekomendasi untuk pencabutan izin pihak perusahaan.
“Saya minta kapolres untuk men Setatus Quo kan terlebih dahulu, sebelum persoalan tersebut selesai untuk sementara ini kita minta kedua belah pihak untuk sama-sama tidak menggarap lahat yang menjadi polemik hingga kini,” pintanya.
Agar aksi ini dapat lebih cepat di tindak lanjuti,untuk itu masih kita bersama-sama mendatangi pemerintah pusat (kemenhut) agar pihak pusat cepet mengambil langkah-langkah dan keputusan terbaik untuk warga HTI damn MHP.
“Sikap masyarkat dengan kami pihak pemkab sama,kita tidak mementingkan investor. dan kalau mau demo langsung saja kepemerintah pusat , untuk itu mari kita sama-sama kepusat untuk melakukan temui pihak yang berwenang dan untuk digaris bawahi Pemerintah daerah sudah bekerja maksimal untuk perjuangkan hak warga,” Pungkasnya. (Rutan)
