Oleh: Eka Subakti, SE (Caleg PAN Dapil Muara Enim 3 No. Urut 2)
Kabarkite.com – Opini (21/1), Pemilu 2014 sudah memasuki proses sosialisasi partai politik dan calon legislatif. Hampir semua sudut desa, RT di rumah rumah warga dapat kita lihat atribut sosialisasi, semua itu dilakukan untuk mensosialisasikan partai sekaligus caleg caleg partai di hadapan konstituen dan tentu saja target nya adalah perolehan suara pada 9 April 2014.
Namun, jika kita amati tiap spanduk, banner, baliho, stiker calon legislatif materi nya kurang lebih sama berisi slogan seperti “yang muda yang amanah”, “Saat nya yang muda memimpin” dan lain sebagainya.
Berdasarkan pengamatan saya selama proses sosialisasi di desa desa ada situasi dimana politik primordial alias kekeluargaan masih mendominasi pemahaman rakyat. Politik tradisional ini tentunya saling bertautan dengan politik transaksional yang sejak orde baru hingga saat ini masih di praktekkan.
Rakyat dikondisikan hanya sebagai voter lima tahunan atau struktur partai di tingkat ranting hanya menjadi agen agen di jaringan pengumpul suara.
Apakah pemilu 2014 akan menghasilkan wakil rakyat yang mampu menuntaskan problem utama bangsa Indonesia??
Memang kita tidak bisa menolak kesadaran umum bahwa rakyat masih menginginkan perubahan keadaan sosial, ekonomi melalui proses politik elektoral atau pemilihan umum. Kesadaran umum yang di tanamkan dalam demokrasi liberal, pertarungan bebas antara grup grup bisnis asing dan swasta swasta nasional, antara pemodal besar dengan pemodal menengah kecil. Tarung bebas ini punya target utama yaitu menguasai dan mengendalikan NEGARA dan Sumber Daya Alam.
Situasi objektif dunia saat ini secara singkat saya sampaikan bahwa telah terjadi krisis ekonomi di Amerika, Eropa hingga Asia. PHK massal terjadi di negeri negeri induk nya modal, pemerintahan negara negara industri maju melakukan penghematan dengan menerapkan kebijakan pemangkasan anggaran publik serta melakukan proteksi impor untuk produk produk industri dalam negeri nya.
Indonesia sendiri dalam skema ekonomi politik internasional menjadi salah satu target pasar dan pensuplay bahan baku bagi kebutuhan industri negeri negeri industri maju, oleh karena itu pemilik modal asing sangat berkepentingan untuk mengintervensi proses politik pemilihan umum tiap lima tahunan.
Jika tidak bisa mempertahankan struktur kekuasaan yang sebelumnya di jadikan boneka maka mereka akan bekerja keras memformat agen agen baru nya di tanah air.
Saya menyebut situasi ini sebagai penjajahan baru atau neo kolonialisme yang lebih halus, seolah olah manusiawi, seolah ada demokrasi rakyat meskipun fakta nya keresahan rakyat terjadi hampir di tiap desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi. Hampir tiap hari kita saksikan rakyat marah dan melakukan aksi massa menuntut hak atas tanah yang di rampas, menuntut upah layak, melawan penggusuran, menuntut jaminan kesehatan gratis, menolak impor produk pertanian dan lain lain.
Bagi saya, ikut pemilu atau maju sebagai calon legislatif dan menjadikan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai alat politik perjuangan parlementer adalah untuk mengabarkan kepada rakyat tentang persoalan utama bangsa yaitu Penjajahan baru. Penjajahan lah yang menjadi faktor utama bangsa ini semakin sulit menuju tatanan masyarakat adil makmur sebagaimana cita cita proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian dari pada itu perjuangan di legislatif nanti nya dalam rapat rapat paripurna, dalam rapat komisi, melalui pandangan fraksi membongkar undang undang, peraturan peraturan daerah yang selama ini justru membelenggu fikiran rakyat untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan.
Oleh karena itu sejak tahap sosialisasi pencaleg-an dalam spanduk spanduk sudah menginformasikan program perjuangan yang akan di perjuangkan di DPRD, tentu nya program perjuangan tersebut berangkat dari persoalan yang menjadi kegelisahan mayoritas rakyat di daerah pemilihan Muara Enim 3, seperti program perjuangan menuntaskan konflik agraria di Kecamatan Sungai Rotan, Gelumbang, Muara Belido, memperjuangkan kebutuhan pupuk murah untuk petani dan berjuang untuk menaikkan harga karet.
Semua program perjuangan ini tentu nya membutuhkan kepemimpinan, wadah persatuan serta melibatkan partisipasi aktif rakyat dalam jangka panjang tidak terbatas lima tahunan. Disini peran sejati wakil rakyat dan partai politik sebagai alat perjuangan politik rakyat akan di uji terus menerus. Lewat program perjuangan juga calon legisltaif dapat membangun koalisi atau front persatuan dengan unsur unsur politik lain, seperti koalisi caleg menolak BPJS atau koalisi caleg selesaikan konflik agraria dan lain lain.
Cara cara berpolitik seperti ini menurut saya dapat menghilangkan rasa frustasi dan pragmatisme rakyat terhadap politik dan menghindari praktek anggota legislatif yang sudah di ketahui publik bahwa parlemen sebagai lembaga mencari nafkah hidup bagi anggota legislatif, yang hanya menjadi stampel eksekutif di daerah daerah otonom untuk meloloskan anggaran proyek proyek lumbung korupsi.
Demikian kiranya pandangan ini disampaikan sebagai sebuah komitment kepada publik sekaligus ungkapan kegelisahan angkatan muda dan tanggung jawab anak bangsa yang menginginkan sejarah terus berderap maju hingga terwujudnya tatanan masyarakat adil makmur lahir dan batin.(Red)
