Penulis adalah Anggota DPRD Kota Lubuklinggau aktif dan Calon Terpilih DPRD Kota Lubuklinggau dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) periode 2014 – 2019.
Kabarkite.com-Opini (24//8), Persoalan Aset Seharusnya tidak layak dijadikan Polemik, Karena sesungguhnya niat dan tujuan awal dari pemekaran Kota Lubuklinggau adalah memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Lubuklinggau.
Kita ketahui bersama, bukankah sebagian besar aparatur dari Bupati sampai dengan Camat kebanyakan berdomisili di Lubuklinggau yang mendapatkan pelayanan dari pemkot Lubuklinggau dan baik warga Lubuklinggau maupun warga kabupaten Musirawas secara kebudayaan sangat kuat terikat secara kebatinan. dan kekeluargaan.
Sudah selayaknya para pemimpin baik Bupati Musirawas ataupun Walikota Lubuklinggau memberikan contoh yang baik bagi masyarakat dan saya yakin kedua putra daerah terbaik ini sangat serius memberikan yang terbaik bagi masyarakat dalam kepemimpinannya.
Sebenarnya solusinya sangatlah sederhana. Kalau kemarin di banyak media massa baik legislatif dari Musirawas dan kota Lubuklinggau sudah bersepakat bahwa asset milik Kabupaten Musirawas yang berada di wilayah kota Lubuklinggau sebaiknya diserahkan kepada Pemkot Lubuklinggau untuk dikelola secara layak dan baik agar dapat memberikan pelayanan dan kemakmuran bagi masyarakat yang berdomisili di Lubuklinggau.
Jadi sekarang tinggal niat baik dari bupati dan walikota untuk duduk satu meja dengan suasana kebatinan dan secara kekeluargaan untuk memusyawarakan secara arif dan tujuan memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Lubuklinggau.
Saya mengingatkan bahwa semua asset yang ada kabupaten Musirawas maupun kota Lubuklinggau adalah asset negara kesatuan republik indonesia (NKRI) dan bukan asset secara pribadi baik bupati maupun walikota. Bupati atau walikota hanyalah jabatan politik dan kontrak dari rakyat yang masanya sudah sangat jelas yaitu 5 tahun dan paling banyak 2 periode, nah rasanya lucu kalau orang sekaliber bupati Musirawas dan walikota Lubuklinggau yang punya reputasi sangat baik di Sumatera Selatan bahkan mungkin nanti di tingkat nasional terkesan tidak punya kemauan dalam menyelesaikan persoalan pengelolaan asset ini.
Persoalan asset ini adalah hanya persoalan perbedaan sudut pandang atau persepsi.
Saya yakin pak bupati dan pak walikota asal mau sedikit saja meluangkan waktu untuk bertemu dan ini bisa di fasilitasi oleh kedua pimpinan dewan dengan aksi saling mengunjungi dan duduk satu meja, pasti bisa terselesaikan.
Di dunia ini tidak ada yg mustahil, persoalannya hanya “mau atau tidak mau”, kalau kedua kepala daerah memiliki kemauan utk menyelesaikan persoalan asset saya sangat berkeyakinan pertemuan 1 jam cukup untuk mencarikan solusi untuk asset yang tak kunjung selesai ini. Nah yang jadi persoalan adalah kalau “tidak mau”. Tentu ini akan menjadi pertanyaan masyarakat ada apa dengan ketidakmauan mereka….biarlah masyarakat yang menilai pemimpin mereka itu seperti apa.(Llg)
