Kabarkite.com, Palembang – Dalam rangka menindaklanjuti temuan Eksekutif Wilayah Nusantara Corruption Watch Sumatera Selatan (EW NCW Sumsel) terkait indikasi penyalahgunaan wewenang, bagi bagi jabatan dan indikasi kerugian negara pada lingkungan Pemerintahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2024 dan 2025, pada Senin 02 Juni 2025 melakukan unjuk rasa di halaman kantor Walikota Palembang.
Erik Koordinator Lapangan menuturkan hasil investigasi pihaknya terdapat alokasi anggaran yang terindikasi bermasalah pada beberapa dinas dan badan Kota Palembang.
“Saat ini kami menyoroti dugaan korupsi yang melibatkan Kesbangbol Kota Palembang atas Indikasi Tindak Pidana Korupsi sarana prasara, makan, minum, snack, dan seragam Paskibraka T.A 2024 dan T.A 2025” tegas Korlap tersebut
Selain itu, pengunjuk rasa juga menyampaikan Indikasi kerugian negara sebagaimana terdapat dalam temuan BPK RI di beberapa SKPD Tahun Anggaran 2024 yang diduga juga anggaran dimaksud mengalir untuk kepentingan Pilkada Kota Palembang Tahun 2024
Dugaan tersebut menjadi temuan EW NCW Sumsel saat tim investigasi turun ke lapangan, tidak tanggung-tanggung tim tersebut mendapati sampling data anggaran belanja pada beberapa SKPD Kota Palembang senilai 200 Milyar yang diduga menjadi bahan bancakan bersama untuk kepentingan pribadi, kelompok bahkan terindikasi disalahgunakan untuk kepentingan Pilkada 2024.
“Kami duga dalam kegiatan belanja tersebut terlibat oknum ASN atau Kepala Dinas” beber Erik
Dalam orasinya, massa aksi juga menyampaikan isu mutasi, rotasi dan rolling jabatan eselon 2 dan Perusahaan daerah lainnya yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang TA 2025 yang dinilai syarat kepentingan politik, dan massa aksi menolak Jabatan Kepala Perkimtan Kota Palembang yang diisi orang yang terindikasi tidak cakap, berkopetensi pada bidang dinas dimaksud
Atas indikasi temuan di atas, Rahman Koordinator Aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan aksi massa secara berjenjang, dari Kantor Walikota hingga ke Aparat Penegak Hukum hingga aksi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
“Pada aksi hari ini kami mendesak Walikota Palembang untuk segera memerintahkan inspektorat kota Palembang untuk memeriksa dugaan penyelewengan anggaran Paskibraka pada Kesbangpol TA 2024 dan 2025” terang Rahman
Berikutnya aksi EW NCW Sumsel tersebut akan memuat materi unjuk rasa dari penuntutan agar Walikota Palembang dapat mengungkap kasus dugaan temuan BPK RI di beberapa SKPD Tahun Anggaran 2024 didapati temuan lebih dari 200 Milyar Rupiah serta mendesak Walikota agar tidak terkesan bagi bagi jabatan, baik jabatan untuk Kepala OPD maupun Kepala Perumda
“Kami mendesak kepada Walikota Palembang untuk memberhentikan semua Kepala OPD yang tidak berkompeten dan tidak sesuai dengan stratifikasi pendidikan pada bidang jabatannya” Pungkas Rahman.(*/Yo)
