Kabarkite.com- Musirawas (15/7), Saryono kepala desa (kades) pauh Kecamatan Rawas ilir kabupaten Musirawas, meminta pemerintah dalam hal itu Bupati dan instansi berwenang untuk menindak tegas PT Surya Agro Persada (SAP) karena sudah melakukan tindakan sewenang-wenang sehingga rakyat desa Pauh semakin teraniaya, disamping itu dirinya menilai perusahaan yang bergerak pada bidang kelapa sawit dan karet itu saat ini sudah tidak memiliki lagi kewenangan untuk beroperasi karena tidak melakukan perpanjangan izin.
Surat keputusan Bupati Musirawas nomor 3/KPTS/BPM-PTP/2008 tentang perubahan atas keputusan Bupati sebelumnya dengan nomor surat 221 tahun 2007, tentang pemberian izin lokasi untuk pengelolaan dan pengembangan kelapa sawit dan karet yang di miliki SAP sudah habis masa waktunya, kami minta Bupati jangan memberikan perpanjangan izin lokasi kepada pihak perusahaan sebelum mereka menyelesaikan semua persolan yang ada saat ini, bila perlu Bupati beri sangsi tegas atas kesemena-menaan perusahaan kepada masyarakat,” Ujar Kades kepada media Kabarkite.com, Senin(15/7) Siang.
Diungkapkan saryono, sejak sebelum dirinya menjabat kepala desa PT SAP sudah banyak masalah di wilayah itu, seperti dugaan yang ia lontarkan bahwa SAP sudah melakukan pembebasan lahan di desa ketapat bening tetapi faktanya merambah hingga ke desa pauh.
“Itu cuma satu contoh nyata keserakahan yang dilakukan SAP,pemerintah kabupaten saya harap dapat melakukan kroscek atas kondisi ketimpangan yang di alami masyarakat di desa kami ,” Harapnya.
Diapun menceritakan, bahwa masyarakat yang hingga kini masih bersengketa dengan SAP terus melakukan upaya untuk mendapatkan keadilah,bahkan masyarakat yang merasa memiliki tanah atau lahan pada lokasi kerja SAP namun belum di ganti rugi ataupun sudah diganti rugi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, kini sudah melakukan claim secara perorangan.
“Pengklaiman itu dilakukan masyarakat bukan tidak beralasan, wajar jika dilakukan sebab selama ini prosedur ganti rugi lahan yang di lakukan SAP tidak sesuai kententuan,” kata dia.
Saat ini,lanjutnya,Jumlah laporan sengketa tanah antara perusahaan dan masyarakat yang di laporkan kepada pihak pemerintah desa sudah mencapai jumlah 47 perkara dengan jumlah lahan yang berpariasi.
” kami sebagai pihak pemerintah desa sudah berupaya maksimal untuk mempasilitasi masyarakat dan perusahaan agar dapat mencari solusi atas sengketa yang terjadi, namun PT tersebut tidak perna merespon undangan mediasi yang kami berikan kepada mereka dan terkesan menyepelekan pihak pemerintah desa,”cetusnya.
Ditambahkannya,bahwa selain persoalan-persolan tersebut, masih banyak ketentuan- ketentuan dan aturan yang dilanggar oleh SAP bahkan mengenai pentingnya mematuhi ketentuan aturan AMDAL pihak SAP pun tidak terlalu peduli, sebab pembukaan lahan serta penanaman sawit saat ini di tanam sudah sampai hingga kepinggiran sungai bahkan tidak ada lagi jalur hijau bagi suangai kecil dengan jarak 50 meter dan suaing besar 100 Meter.
“Semua persoalan yang menimpa masyarakat tentunya menjadi tanggung jawab kami sebagai pemerintah desa,untuk itu semua hal tersebut sudah saya buat secara tertulis dengan rincian fakta dan bukti-bukti yang ada. Seterusnya surat dari pihak pemdes itu akan kami laporkan kepada Bupati Musirawas Dan Instansi terkait bahkan hingga kepemerintah pusat,dengan harapan masyarakat dapat mendapatkan keadilan dan pemerintah dapat memberikan sangsi tegas atas tindakan SAP yang sudah membuat warga desa pauh terzolimi,” Tegasnya (Rutan)
