Ancaman Krisis Perbankan Bisa Berdampak Chaos

by -4 Views
Berita Terkini

Kabarkite.com,NASIONAL – Di Indonesia ini teori ekonomi engga berlaku. Mengapa ? begini. Saat sekarang dana pihak ketiga melimpah. Data Bank Indonesia mencatat, dana pihak ketiga (DPK) meningkat 11,5% year on year (yoy) menjadi Rp 6.558,0 triliun pada April 2021. Padahal pada Maret 2021, DPK perbankan hanya tumbuh 9,5% yoy menjadi Rp 6,549,3 triliun. Tapi…suku bunga bank tidak turun. Bunga pinjaman juga tidak turun. Seharusnya uang melimpah, bunga turun dong. Tetapi bank engga berani turunkan bunga.

Mengapa? mari lihat data. Ternyata pertumbuhan dua digit itu bukan berasal dari deposito ( hanya tumbuh 6%). Tetapi dari giro yang menigkat 19,5% yoy menjadi Rp 1.664,5 triliun. Lalu tabungan tumbuh 12,8% yoy menjadi Rp 2.197,7 triliun. Ini dana engga bisa jadi sumber likuiditas bank untuk ekpansi kredit. Benarkah? Mari lihat data penyaluran kredit hingga Mei 2021 menurut BI mengalami kontraksi 1,28% (YoY). Artinya bank bleeding. Biaya uang jalan terus tapi pemasukan rendah.

Apa bad news dari data tersebut ? itu karena adanya NPL ( kredit bermasalah) yang menurut OJK sebesar Rp 775 triliun. Artinya dana sebesar Rp 775 triliun itu tidak ada pemasukan bagi bank. Sementara biaya uang kepada publik ( deposan) tetap harus dibayar. Apa engga tekor ? Saya sendiri tidak yakin jumlah sebesar Rp. 775 triliun itu. Bisa jadi double. Bukan rahasia umum, bank paling jago melakukan swap credit untuk mengubah status NPL. Tetapi itu hanya sementara saja, dan bukan solusi tapi bomb waktu.

Penyebabnya adalah selama ini bank mendapatkan dana mudah dari Dana Pensiun, seperti BPJS Tenaga Kerja, Pertamina dll. Sekarang dana itu disedot ke SBN untuk membiayai COVID-19. Belum lagi kecurigaan publik bahwa ada beberapa konglomerat dapat fasilitas pinjaman dari Dapen milik BUMN demi tindakan penyelamatan gagal bayar utang mereka. Belum lagi dengan adanya program relaksasi kredit memungkinkan bertambah deretan pengusaha masuk list. Ini akan bertambah lagi kerugian bank. Bunga dan cicilan debitur nol.

Ancaman serius kedepan adalah kelangkaan likuiditas. Ini sama dengan tahun 1998. Engga bisa dianggap sederhana. Lambat diantisipasi, akan berdampak sistemik. Chaos ekonomi akan diikuti oleh chaos Politik dan sosial. Apalagi ditengah situasi pandemi. Jadi apa solusinya ?

DPR harus memanggil menteri Keuangan dan BI. Harus duduk bersama mengatasi ini. Jalan keluar adalah pertama, burden sharing tampa skema the last lending resource. Artinya BI beli SBN namun tidak boleh dijual di pasar sekunder sampai ekonomi pulih. Jangan seperti sebelumnya, BI beli SBN tapi paksa Dapen dan bank beli lagi. Itu sama saja menyedot sumber dana perbankan. Suntikan BI ke perbankan tembus Rp. 100 triliun tidak akan efektif.

Kedua, (BI) mengizinkan bank untuk melakukan transaksi domestic non-deliverable forward (DNDF) dalam kerangka kerja sama tukar menukar mata uang lokal atau local currency settlement (LCS). Aturan yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia No 23/9/PBI/2021 ini berlaku efektif sejak 19 Juli 2021. Ini merupakan langkah positip.

Tapi akan lebih efektif kalau Bank ACCD ( Appointed Cross Currency Dealer) Indonesia boleh melakukan transaksi domestic non-deliverable forward di Negara Mitra dalam mata uang rupiah terhadap mata uang Negara Mitra walau tanpa ada kerja sama LCS ( Local cross settlement.). Mengapa? sumber dana privat di luar negeri itu melimpah, tapi mereka engga mau repot dengan cross border settlement yang rumit. Maunya over booking rekening, selesai. Ini akan jadi pengganti likuiditas domestik yang mulai kering.

Kalau dua hal tersebut dilakukan kita bisa menahan gejolak ekonomi akibat kelangkaan likuiditas sampai tahun 2023 dan start lagi pada saat COVID selesai.

Oleh : Erizeli Bandaro dengan Judul “Ancaman krisis perbankan” Jum’at 30 Juli 2021

(Red)

No More Posts Available.

No more pages to load.