Kabarkite.com-Empatlawang (12/3),DANA monitoring Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Empat Lawang 2013, tidak di sahkan. Akibatnya, Badan Kesatuan Bangsa Politik (Kesbangpol) mulai kebingungan mencari solusi pelaksanaan kegiatan perhitungan cepat, versi desk Pilkada Juni 2013 mendatang.
“Desk Pikada pemilu mungkin tidak ada, kita bingung pengajuan anggaran tidak disahkan,” kata Kepala Badan Kesbangpol Empat Lawang, A Matcik US, SE, MSi, kemarin.
Menurut A Matcik, pengajuan anggaran monitoring Pilkada 2013 sebesar Rp 700 juta. Itu sudah dirincikan sesuai kebutuhan, mulai dari perekrutan dan akomodasi tim monitoring di segenap Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga kebutuhan media center atau tempat dilaksanakan perhitungan cepat versi desk pilkada.
Dia mengakui, sejak bidang Perlindungan Masyarakat (LINMAS) menjadi bagian dari Satuan Pol PP Empat Lawang, tugas Kesbangpol hanya meliputi bidang Kominda dan intelegen kewaspadaan nasional. Itu juga termasuk bagian dari monitoring Pilkada, mengenai pengawasan titik potesial rawan dan bebagai infromasi intelegen lainnya.
Namun demikian, kata A Matcik, Kesbangpol akan mempelajari kembali tekhnis pelaksanaan dan pencarian solusi kegiatan itu. Bisa saja nanti berkoordinasi dengan Sat Pol PP melalui bidang LINMAS,dalam pelaksanaan monitoring hasil perhitungan suara di TPS.
“Nanti kami pelajari lagi, akan koordinasi juga ke pusat bagaimana solusinya,” jelas A Matcik memastikan, tanpa anggaran pun pihaknya akan tetap melakukan kegiatan itu, meskipun nanti kemungkinan meminta kerjasama dari berbagai pihak terutama LINMAS. Karena kata A Matcik, seyogyanya perhitungan versi desk pilkada itu ada, sebagai bagian dari informasi masyarakat.
Sementara itu Ketua KPUD Empat Lawang, Muroimin Zahri BA melalui Sekretaris Drs M Mursadi, MM mengatakan, untuk desk pilkada itu merupakan kegiatan dari berbagai elemen yang terkait dalam pelaksanaan Pilkada nantinya, seperti pihak Kepolisian, Kesbangpol dan KPUD. Namun, jika memang Kesbangpol tidak dianggarkan berarti kemungkinan tidak dilakukan.
“Kalau di KPU tidak ada kegiatan itu,” kata Mursadi.(Tono)
