Foto : Pertemuan antara FPR dan Dirjen Kemenhut Di Palembang, Kamis (20/2).
Kabarkite.com – Palembang (20/2), Front Perlawanan Rakyat (FPR) yang diwakili oleh Ketua Umum, Wahisun Wais Wahid dan Ketua Harian Bidang Advokasi, Andri Novanto Mengadakan pertemuan dengan Dirjen Kementrian Kehutanan, Bambang Yudoyono di Palembang, Kamis (20/2) pagi untuk membahas mengenai nasib lahan rakyat yang hingga kini masih terus dalam sengketa dengan PT.Musi Hutan Persada (MHP).
Andri Novanto salah satu ketua Harian Front Perlawanan Rakyat Bidang Advokasi menilai pertemuan dengan Dirjen Kehutanan ini tidak lebih dari pertemuan serimonial biasa karena dari dirjen Kementrian kehutanan hanya menjelaskan tentang program kerjasama antara MHP dengan rakyat yang memiliki konflik.
Menurutnya persoalan yang dihadapi rakyat di 6 Desa yang masuk dalam daerah kawasan tetap tidak juga terjawab, karena dirjen kemenhut hanya menjelaskan tentang solusi ekonomi untuk menyelesaikan konflik yang ada di desa.
“Persoalan lahan yang sudah di garap oleh rakyat dan persoalan pelepasan Pemukiman yang harus di keluarkan dari daerah kawasan Hutan sama sekali tidak dibahas dalam pertemuan tersebut” ujar Andri yang juga calon legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa dapil 8 provinsi No 4 ini.
Dari pertemuan tersebut lanjut Andri, akan di bentuk Tim Kerja yang katanya akan berbeda dari Tim Tim sebelum nya yang pernah dibentuk karena tim kerja yang baru ini akan segera melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan konflik lahan rakyat ini.
Ditambahkannya bahwa FPR akan melihat dan terus mengawal apakah benar Tim kerja yang akan di bentuk nanti tidak hanya untuk meyenangkan hati perwakilan desa saja, sedangkan tindakan penyelesaian konfliknya tetap tidak juga ada, yang artinya membiarkan rakyat untuk tetap berjuang dan bertarung dilapangan.
“Semakin jelas siapa pemerintahan kita sekarang ini, yang hanya berpihak kepada kepentingan pemilik Modal semata yaitu kaum Kapitalis bejat”,pungkasnya.(Panto)
