*Dinilai Berbelit, 2 SKPD Saling Lempar tanggungjawab
Kabarkite.com-Empatlawang (23/8), Fraksi Gabungan Delapan (G-8) DPRD Empat Lawang menilai, pengurusan dana bantuan politik (banpol) di Empat Lawang sangat berbelit dan terkesan saling lempar tanggungjawab antara dua SKPD terkait.
Juru bicara fraksi G-8 Iskandar Enzoe mengatakan, dana banpol merupakan bantuan yang dialokasikan dengan haknya bagi kepengurusan partai politik sesuai keterwakilan di legislatif. Nah di Empat Lawang sendiri, untuk mencairkan dana banpol tersebut ternyata sangat rumit. Bahkan terkesan saling lempar antara Badan Kesbangpol Linmas dengan DPPKAD.
“Proses pengurusan pencairan dana banpol sangat tidak relevan. Pengurus parpol sudah mengirimkan berkas ke Kesbangpol. Kemudian dari kesbangpol katanya pencairan ke DPPKAD. Lalu kita mengurusi ke DPPKAD, namun kata pihak DPPKAD berkas pengajuan banpol untuk parpol belum ada,” ulas Iskandar pada rapat paripurna DPRD Empat Lawang tentang laporan banggar terhadap kajian raperda LKPJ bupati tahun 2012, Jumat (23/8).
Dengan demikian, kata Iskandar pengurus parpol beranggapan bahwa antara DPPKAD dengan Kesbangpol tidak ada koordinasi khusus bahkan tak berjalan secara sinergi dengan program pemerintah. Jadi Bupati Empat Lawang harus mengevaluasi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang berkaitan dengan bantuan dana politik tadi. Agar roda pemerintahan berjalan secara sinergi dan secara transparan untuk proses pengurusannya.
“Perlu dievaluasi SKPD yang terkait dana banpol itu,” imbuhnya.
Sementara itu, bupati Empat Lawang H Budi Antoni Aljufri berjanji akan mengevaluasi kedua SKPD yang berkaitan dengan bantuan dana politik itu.
“Untuk saran dan masukan dari DPRD, akan menjadi bahan dasar kita mengevaluasi setiap SKPD. Nah ini semua adalah upaya untuk membangun Empat Lawang dimasa yang akan datang,” katanya.(Tono)
