Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU – Persoalan sampah yang menumpuk dan berserakan di sejumlah titik sepanjang jalan di wilayah Kota Lubuklinggau menjadi perhatian serius. Tumpukan sampah rumah tangga yang terlihat di pinggir jalan, kawasan permukiman, hingga sejumlah persimpangan bukan hanya mengurangi keindahan dan kebersihan kota, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta menjadi sumber berbagai penyakit bagi masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah di Kota Lubuklinggau membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius, baik dari pemerintah maupun kesadaran masyarakat.
Melihat kondisi tersebut, Ahlul Fajri, sebagai bagian dari elemen masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan pembangunan daerah, mengajak seluruh masyarakat Kota Lubuklinggau untuk meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan.
Menurut Ahlul, menjaga kebersihan kota bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.
“Jangan sampai kita menginginkan Kota Lubuklinggau terlihat indah, bersih, dan nyaman, tetapi perilaku kita sendiri justru merusak lingkungan dengan membuang sampah sembarangan. Kesadaran masyarakat harus dibangun mulai dari lingkungan rumah tangga masing-masing,” ungkap Ahlul Fajri.
*DLH DIMINTA MENYIAPKAN TPS DI TITIK STRATEGIS*
Di sisi lain, Ahlul juga meminta Pemerintah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) agar tidak hanya melakukan pengangkutan sampah, tetapi juga memikirkan solusi jangka panjang terkait ketersediaan fasilitas pembuangan sampah bagi masyarakat.
Ia menilai, pemerintah perlu menyiapkan tempat pembuangan sampah sementara (TPS) pada titik-titik strategis, terutama di setiap lingkungan permukiman penduduk dan persimpangan jalan yang membutuhkan fasilitas pembuangan sampah.
“Bagaimana masyarakat bisa tertib membuang sampah apabila fasilitas tempat pembuangan sampah tidak tersedia atau lokasinya terlalu jauh? Karena itu, DLH harus melakukan pemetaan dan kajian kebutuhan TPS di setiap lingkungan penduduk,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah juga perlu melakukan kajian teknis terhadap kebutuhan lahan TPS, kapasitas penampungan, volume sampah yang dihasilkan masyarakat setiap hari, serta jadwal pengangkutan agar tidak terjadi penumpukan sampah yang berkepanjangan.
Penyediaan TPS harus memperhatikan aspek kesehatan masyarakat, jarak dari permukiman, dampak lingkungan, sistem drainase, serta pengelolaan sampah agar keberadaan TPS tidak justru menimbulkan persoalan baru.
*PERLU PERWALI ATAU PERDA, PELANGGAR HARUS DIBERIKAN SANKSI*
Selain penyediaan fasilitas, Ahlul Fajri juga mendorong Pemerintah Kota Lubuklinggau untuk memperkuat regulasi mengenai pengelolaan sampah dan ketertiban masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurutnya, pemerintah perlu mengoptimalkan aturan yang sudah ada atau mempertimbangkan penguatan melalui Peraturan Wali Kota (Perwali), bahkan Peraturan Daerah (Perda), apabila diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah berjalan lebih efektif.
Aturan tersebut diharapkan mengatur kewajiban masyarakat membuang sampah pada tempat yang telah disediakan, larangan membuang sampah sembarangan, pengawasan, serta penerapan sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar.
Sanksi dapat berupa teguran, denda administratif sesuai ketentuan hukum, hingga bentuk sanksi sosial yang bersifat edukatif dan proporsional apabila memiliki dasar hukum yang jelas.
“Kalau hanya mengimbau tanpa ada pengawasan dan penegakan aturan, dikhawatirkan persoalan ini akan terus berulang. Masyarakat harus diberikan edukasi, tetapi bagi yang sengaja membuang sampah sembarangan juga harus ada konsekuensi sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.
Namun demikian, Ahlul menegaskan bahwa penerapan sanksi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab pemerintah menyediakan fasilitas pembuangan sampah yang memadai, termasuk sistem pengangkutan sampah rumah tangga, baik sampah basah maupun sampah kering.
*JANGAN BIARKAN PERSOALAN SAMPAH MENJADI ANCAMAN KESEHATAN*
Ahlul berharap persoalan sampah ini tidak dianggap sebagai persoalan kecil. Sebab, sampah yang dibiarkan menumpuk berpotensi menimbulkan bau tidak sedap, mengundang lalat dan tikus, menyumbat saluran air, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan dan pencemaran lingkungan.
Ia meminta DLH Kota Lubuklinggau segera melakukan peninjauan lapangan terhadap titik-titik penumpukan sampah, mengevaluasi sistem pengangkutan, menambah fasilitas TPS sesuai kebutuhan, serta melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, RT, dan masyarakat dalam pengawasan kebersihan lingkungan.
“Jangan menunggu sampai persoalan sampah semakin parah baru dilakukan penanganan. Kota Lubuklinggau adalah rumah kita bersama. Kalau bukan kita yang menjaga kebersihannya, siapa lagi?” tutup Ahlul.
Ahlul juga mengajak seluruh masyarakat untuk membangun budaya hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah rumah tangga, serta tidak menjadikan pinggir jalan, lahan kosong, maupun persimpangan sebagai tempat pembuangan sampah liar.
Kebersihan Kota Lubuklinggau bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas, masyarakat wajib menjaga kebersihan, dan aturan harus ditegakkan secara adil demi mewujudkan Lubuklinggau yang bersih, sehat, indah, dan nyaman.(AL)
