Kabarkite.com-Musirawas (22/7), Tidak tepat dan akuratnya data penerimaan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut (TPK), Kabupaten Musirawas Provinsi Sumateraselatan membuat delapan Kepala Desa di wilayah tersebut sepakat untuk menolak menerima BLSM.
Kedelapan Kades tersebut yakni Kades Rantau Serik, Kebur Jaya, Muara Kati Baru I, Muara Kati Baru, Kades Kebur, Batu Bandung, Muara Kati Lama dan Rantau Bingin. Penolakan ini disampaikan mereka di Kantor Pos Muara Beliti kemarin dengan menyerahkan berkas tanda tangan seluruh warga disertai stempel.
“Yang kami ketahui data penerima BLSM ini tidak tepat dan banyak yang tidak sesuai dengan kenyataan dengan kriteria penerima BLSM. Karena itu kami menolak BLSM, karena bisa menjurus pada konflik dimasyarakat,” tegas Kades Muara Kati Lama, Pirdaus.
Menurutnya, penolakan BLSM tersebut bukan tanpa sebab. Melainkan karena data BLSM didelapan desa tersebut tidak benar dan tidak tepat sasaran. “Itu data lama dan tidak tepat sasaran, yang berhak menerima justru tidak mendapatkan bantuan,” ungkapnya.
Senada dikatakan Kades Batu Bandung, Syaiful. “Jika dipaksakan BLSM diterima, maka akan menjadi bumerang bagi pemerintah desa. Apalagi seorang Kades harus bisa mengemban amanah masyarakat karena Kades dipilih bukan ditunjuk,” bebernya.
Sementara itu Kepala Kantor Pos Muara Beliti, Priyono Wismad mengatakan dirinya telah menerima surat dari Kecamatan TPK dan ditanda tangan oleh Camat dengan surat yang bernomor : 400/235/TPK/2013 yang juga dilampirkan tanda tangan kepala desa.
“Kami hanya menjalankan tugas bila ada kepala desa menolak BLSM maka bantuan kompensasi kenaikan harga BBM dikembalikan ke pemerintah Pusat. Bila ada warga yang menanyakan, saya tinggal tunjukan surat pernyataan tersebut. Kami hanya membagikan, mengenai data penerima, saya tidak tahu,” pungkasnya.(Rutan)
