#Insentif P3N dipotong Kades
Kabarkite.com-Musirawas (23/9), Diduga Surat Pertanggungjawaban Anggaran untuk desa seperti Bantuan Guburnur (Bangub) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dibuat oleh oknum Kepala Seksi (Kasi) di setiap kecamatan di Kabupaten Musi Rawas (Mura). Hal Itu membuktikan lemahnya fungsi dan kinerja Para sekretaris Desa (sekdes) yang ada di kabupaten tersebut.
Dedi (30) Warga Kecamatan Bts Ulu cecar, Kabupaten Mura, sangat menyayangkan perbuatan aparat desa tersebut karena hal yang semestinya dikerjakan oleh perangkat desa, tetapi diserahkan dengan Kasi di kecamatan dengan cara memberi upah atau insentif.
“Saya menerima keluhan langsung dari salah salah P3N di desa saya yang berinisial H, yang mengaku bahwa uang insentifnya di potong oleh oknum kadesnya. Seharusnya P3N tersebut menerima uang Rp 7.200.000,- dalam setahunnya tetapi P3N tersebut hanya menerima Rp.6 juta,” katanya.
Menurutnya, dengan adanya pemotongan tersebut P3N itu langsung mempertanyakan dengan oknum kades bahwa uangnnya masih kurang, tetapi dengan entengnya oknum kades tersebut menjawab bahwa uang itu dipotongnya untuk membuat SPJ anggaran desa dengan kasi Kecamatan.
“Seharusnya pembuatan SPJ itu dibuat oleh perangkat desa bukan memotong gaji dari P3N. Sedangkan uang Rp. 7.200.000,- itu merupakan hak P3N tersebut. Maka dari itu dirinya berharap kepada pihak intansi terkait untuk menindak lanjutinya. Supaya kasus ini tidak berlanjut,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Bandan Pemerdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa (BPMPD) Mura Rudi Irawan melalui sekretaris Sutarmin mengaku bahwa pihaknya selalu mengkroscek SPJ dari setiap desa yang ada. Dirinya mengaku pelatihan khusus untuk Sekdes pembuatan SPJ itu tidak ada, akan tetapi didalam kegiatan untuk perangkat desa biasanya ada cara pembuatan SPJ.
“Memang ada pemotongan tetapi untuk pajak sekitar 5 persen yang memiliki NPWP dan yang tidak ada maka dikenakan 6 Persen tetapi mengunakan Surat Setoran Pajak (SSP),” jelasnya
Menurutnya, pihaknya telah berulang kali melakukan sosialisasi bahkan melakukan pembinaan terhadap perangkat desa, tetapi memang hal itu terjadi, dirinya pun ikut menyayangkan adanya pemotongan yang dilakukan oknum kades karena pembuatan SPJ tersebut.
“Setiap kegiatan ataupun mereka datang kesini, maka kami kasih pengarahan dan bimbingan kepada kades-kades supaya tidak menyalah gunakan wewenang yang ada,” pungkasnya.(Zon)
