Evaluasi Pilkada Muratara : Petahana Intropeksi Diri

by -533 Views

Kabarkite.com, Muratara – Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang telah berlangsung (9/12) dimenangkan secara demokratis oleh pasangan Devi – Inayah dan prosesnya telah melalui tahapan lebih lanjut melalui penetapan oleh KPU.

Namun, menarik adalah masih tingginya eskalasi perpetaan politik di kabupaten tersebut, Karena sampai saat ini masih ada pihak-pihak masih melakukan manufer, karena tidak mengakui kekalahannya seperti dari pasangan petahana, yakni Syarif Hidayat – Suryan.

Dalam kesempatan terpisah, Jaringan Aktifis Anti Korupsi wilayah Sumatera Selatan memberikan atensi bagi daerah yang melaksanakan pilkada, khususnya pada Pilkada di Muratara.

Prasetyo, sebagai Direktur pengembangan dan riset menuturkan terkait banyak tumbangnya calon pertahana di banyak daerah khususnya di Sumatera Selatan.

“Khusus di Muratara, kegagalan kepala daerahnya karena gagal mengemban amanah, sehingga sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat”.

Selanjutnya Prasetyo membuka beberapa catatan, katanya bedasarkan data dari pihaknya terdapat penggunaan anggaran APBD Muratara yang terindikasi terjadi praktik KKN dan tidak dibayarkannya (dalam beberapa perkodik) honor TKS, BPD, dan KASDA.

Selanjutnya juga, pihaknya mempertanyakan pola pendistribusian bantuan Covid19 di daerah tersebut, ini juga tidak jelas pertanggung jawabannya. Papar beliau

Disamping itu, perihal yang menambahkan indikator kekalahan petahana muratara adalah lembangunan jauh dibawah standart, sehingga di daerah tersebut mendapat predikat 3T secara Nasional, Tertinggal, Termiskin Dan Terendah IPM.

Dari catatan-catatan tersebut di atas, beliau (Sarif Hidayat) seharusnya menditeksi dini bahwa di masa kepemimpinannya terindikasi gagal dalam memajukan Muratara.

“Untuk menjaga demokrasi, seharusnya petahana Muratara mengintrospeksi dirinya agar pembangunan bisa diperbaiki”. Jelasnya

Prasetyo berharap agar di akhir masa bakti beliau dapat memberikan contoh yang baik, kendati indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran yang dilakukan bupati harus terus ditingkatkan ke tahap selanjutnya.

“pihak kami sedang melakukan perapian data, nanti kalau sudah rampung akan kami teruskan ke tahap pelaporan. Tutupnya. (*)