Foto : Diskusi Tolak Kenaikan BBM
Kabarkite.com – Palembang (16/11), Konsolidasi dan diskusi elemen gerakan di Palembang Minggu, 16 November 2014 bertempat di Dema UIN Raden Fatah Palembang yang di hadiri oleh pimpinan beberapa organisasi diantaranya Ekskot LMND Palembang, Dema UIN Raden Fatah Palembang, KPW PRD Sumsel, DPW SRMI Sumsel, FMN Palembang, KMIB.
Diskusi terkait respon rencana pemerintahan Jokowi – JK menaikkan harga BBM menyimpulkan beberapa hal penting yaitu:
1. Ketergantungan ekonomi nasional termasuk harga BBM pada mekanisme pasar global merupakan bentuk penjajahan baru.
2. Adanya skenario koorporasi asing untuk menguasai industri hulu dan hilir migas nasional.
3. Keberadaan undang undang Migas No. 22 tahun 2001 dan UU Penanaman Modal asing justru melegitimasi proses penguasaan sumber daya alam ke tangan modal asing.
4. Bahwa Moratorium pembayaran cicilan hutang luar negeri, mengurangi belanja pegawai dan menaikkan pajak barang mewah serta melaksanakan amanat Pasal 33 UUD 1945 secara murni dan konsekwen yang harus di lakukan pemerintah BUKAN pencabutan subsidi BBM dan kenaikkan BBM yang telah di rasakan merugikan rakyat selama ini.
5. Gerakan menolak kenaikkan harga BBM merupakan gerakan politik persatuan nasional yang tidak terpisah dari gerakan rakyat yang lain
6. Menyepakati pembentukan Front Perjuangan Rakyat (FPR) sebagai alat perjuangan bersama menolak kenaikkan BBM dan mengajak bersatu seluruh elemen gerakan di Palembang/Sumsel.
7. FPR akan melakukan Aksi Massa pada hari Kamis, 20 November 2014 dan mensosialisasikan rencana aksi ke massa luas melalui penyebaran selebaran ke kampus dan kampung di Palembang mulai senin besok. (rilis)
Informasi dan dukungan aksi bisa menghubungi :
Front Perjuangan Rakyat (FPR)
Eka Subakti, SE (KPW PRD Sumsel)
Cp. 085273703100
Khairul Simatupang
Presma UIN Raden Fatah Plg
Cp.085273773911
Zul Apri (Ekskot LMND Plg)
CP. 082183957908
Sanusi As (KMIB)
082171103311
Syamsil (FMN) Cp. 081280206653
