Gerbang Tani Kutuk Pembunuhan Petani Pagar Batu, Lahat

by -18 Views

Kabarkite.com, Palembang (23/3) – Gerbang Tani Sumsel menyampaikan surat terbuka menyikapi Pembunuhan Petani Pagar batu, Lahat Sumatera Selatan beberapa waktu lalu, dan mendesak untuk segera menuntaskan konflik agraria dan laksanakan pambaruan agraria, kembalikan dan berikan tanah untuk rakyat.

Dalam rilis yang diterima redaksi Kabarkite.com, Senin (23/3) Gerbang Tani Sumsel menyampaikan bahwa Di tengah pendemik Covid-19 dan ancaman krisis pangan, brutalitas perusahaan yang disokong oleh aparat, kembali terjadi. Dua orang petani tewas dalam upaya mereka mengelola kembali lahan kehidupannya setelah bentrok yang terjadi yang diduga dilakukan oleh fihakPT. Arta Prigel yang merupakan anak perusahaan Pt. Bukit Barisan Indah Group, dari Sawit Indah Group. Dua orang petani yaitu Suryadi (40), dan Putra Bakti (35) tewas meregang nyawa ditempat. Sementara dua lainnya Sumarlin (38) dan Lion Agustin(35), mengalami luka akibat bacokan senjata tajam, dan saat ini tengah dirawat di rumah sakit.

Potret peristiwa berdarah yang diawali dari konflik agraria bukanlah pertama di Sumatera Selatan. Masih ingat, konflik agraria PTPN 7 Cinta Manis Kabupaten Ogan Ilir yang hingga merenggut korban jiwa, seorang anak Angga (13 th), termasuk melukai beberapa warga lainnya. Termasuk peristiwa Desa Sodong Kecamatan Mesuji, Kabupaten OKI, yang terjadi beberapa tahun silam, yang semuanya berangkat dari konflik agraria struktral, vis a vis rakyat dengan korporasi yang didukung oleh aparat yang juga acap melibatkan preman/pam swakarsa di dalamnya.

Saat ini, lebih dari 50% kabupaten/Kota di Sumsel terjadi konflik agraria, dan hampir semuanya sampai hari ini semuanya belum terselesaikan. Seringkali, perusahaan melakukan penggusuran secara brutal kepada masyarakat. Melihat situasi konflik agraria di Sumsel yang sudah semakin akut, sudah selayaknya Provinsi Sumsel ditetapkan sebagain “Provinsi Darurat Agraria.

Berdasarkan catatan NGO WALHI Sumsel, sebanyak 56% tanah di Sumsel atau seluas 4,9 juta hektar dari luas keseluruhan 8,7 juta hektar telah dikuasai oleh korporasi/perusahaan. Rinciannya adalah 1,2 juta hektar adalah areal Hutan Tanaman Industri (HTI), 1,7 juta hektar perkebunan dan 2,7 juta hektar sisanya adalah areal pertambangan batubara. Hal ini yang menegaskan bahwa terjadi ketimpangan struktur penguasaan lahan, telah berdampak pada kemiskinan, meluasnya konflik-konflik agraria, hingga pada bencana lingkungan hidup (banjir, longsor, dan bencana asap).

Darurat agraria perlu ditegaskan, karna kekayaan agraria, berupa tanah lebih banyak dikuasai oleh korporasi, baik HTI, Perkebunan, dan Pertambangan. Sementara rakyat, hanya mengelola sedikit saja dari sumber agraria yang ada.

Dalam situasi ancaman pandemi global COVIC-19 (Virus Corona) dan krisis ekonomi seperti ini, perusaaan besar yang selama ini mendapat keistimewaan dari kebijakan pemerintah justru seharusnya turun tangan membantu negara menghadapi wabah ancaman krisis pangan dan ekonomi nasional, bukan malah melakukan tindakan yang memancing kemarahan petani dan masyarakat luas. Dan seharusnya, reforma agraria yang ditandai dengan diselesaikannya konflik agraria secara berkeadilan bagi rakyat, dan dilakukannya redistribusi lahan kepada petani merupakan jalan keluar yang mesti dilakukan Negara dalam menjawab krisis saat ini, yakni menuju kedaulatan pangan melalui program Tanah untuk Rakyat/Petani.

Berdarkan pada Konstitusi UUD 1945, Pancasila, dan UUPA No. 5 Tahun 1960 atas situasi tersebut, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (GERBANG TANI) Sumatera Selatan, menyatakan sikap yang ditujukan kepada;

Presiden RI

BPN RI

KLHK RI

Gubernur Sumatera Selatan

Kapolda Sumsel

BPN Sumsel

Bupati/Walikota se-Sumsel

Kapolres se-Sumsel

BPN Kota/Kabupaten

Dengan Tuntutan:

Kembalikan tanah rakyat pagar batu, Lahat , Sumsel yang dirampas;

Mengutuk keras dan mengusut tuntas Pembunuhan Petani Pagar batu, Lahat, Sumatera Selatan, karna merupakan kejahatan kemanusiaan;

Mendesak dituntaskannya seluruh konflik agraria di Sumatera Selatan, disektor Perkebunan, Kehutanan (HTI), Pertambangan, melalui mengevaluasi izin yang di dalammya terdapat konflik agraria dengan rakyat dan Kejahatan Lingkungan Hidup;

Laksanakan Reforma Agraria, melalui redistribusi tanah bagi rakyat/petani oleh perusahaan yang melakukan kejahatan kemanusiaan dan lingkungan hidup, guna mendukung kedaulatan pangan dalam mengatasi krisis ekonomi saat ini dan pandemi COVIC-19;

Demikian pernyataan kami ini, untuk dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh para pengambil kebijakan di atas.

Palembang, 23 Maret 2020

Nara hubung :

Anwar Sadat : 0812 78 55 725

Eka Subakti : 0852 73 70 3100

Devi Irwan : 0811 789 9692

(Rilis)