Kabarkite.com-Musirawas (3/1), POLEMIK dana bagi hasil sumur gas bumi Suban VI senilai Rp 614 Miliar yang dilaporkan oleh presidium Musirawas Utara (Murata) Versi Kms Syarkowi ke kepala kepolisian daerah (Kapolda) provinsi Sumatera selatan, semakin meluas dan didesak berbagai elemen pemuda untuk ditindak lanjuti. Kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bagi hasil sumur gas bumi Suban IV ini menurut mereka diduga dilakukan mulai pada periode tahun 2008–2012. Selain melaporkan beberapa pejabat tinggi daerah, Bupati Musirawas, Ridwan Mukti (RM) pun menjadi sasarannya agar segera di periksa, lalu pihak presidium Muratara versi Ibrahim Cs ikut dilaporkan mengenai dana bantuan sosial (bansos) tahun 2010 senilai Rp 900 juta.
Kondisi itu membuat putra daerah kabupaten Musirawas Abdul Aziz selaku Ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI) Menyatakan kasus dugaan bagi hasil suban IV yang melibatkan Bupati Musirawas ini adalah ujian bagi penegak hukum yakni Kapolda Baru Sumsel Irjen Pol Drs Iskandar Hasan. Menurutnya Kapolda baru ini akan dipertanyakan kemampuannya untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia berharap dalam rangka penegakan hukum di provinsi Sumsel, Kapolda baru harus dapat membuktikan bahwa tidak ada keistimewaan atas kasus yang melibatkan petinggi pemerintahan Musirawas dan Musirawas satu, dan ia meminta Kapolda untuk tidak pandang bulu dalam penegakan supremasi hukum didaerah.
“Kasus yang melibatkan Bupati Musirawas ini adalah ujian utama Kapolda baru, mengingat beliau merupakan putra terbaik asal Musirawas, meski tidak tertutup kemungkinan mempunyai hubungan kekerabatan karena sama-sama berasal dari Musirawas,namun perlu di ingat oleh Kapolda kasus ini mendapat perhatian serius disemua kalangan terutama ditengah-tengah masyarakat. Dan kasus ini telah menjadi perbincangan hangat disemua lini, baik melalui media massa maupun di jejaring sosial media. Untuk itu kami mendesak agar kapolda mengusut tuntas dugaan Korupsi itu,” ujarnya Aziz.
Dirinya pun mengungkapkan bahwa masih mengingat ucapan Kapolda Sumsel, Irjen Pol Drs Iskandar Hasan yang menyatakan di berbagai kesempatan bahwa tim penyidik sedang bekerja dan melakukan proses penggumpulan data terkait dugaan korupsi yang dilakukan Bupati Musirawas yaitu Ridwan Mukti (RM), hal ini akan menjadi ingatan publik, dan setiap perkembangan dari kasus inipun sangat di tunggu dan dinantikan oleh masyarakat banyak tentang kejelasannya.
Sedangkan Bantahan yang dilakukan oleh Bupati Musirawas,dan para pejabat-pejabat pemkab seperti Asisten 1 Ali sedikin, Kepala Dinas DPPKAD H Gotri Suyanto serta Beberapa Anggota DPRD Musirawas, beserta kroni-kroni Presidium Muratara Versi Ibrahim Cs di nilai olehnya adalah Bantahan yang tidak berarti apa-apa. Bagi PPRI sebelum melalui mekanisme penegakan hukum, bantahan yang dilakukan tersebut hanya sebuah degelan politik belaka untuk menyelamatkan diri dengan mencounter opini yang berkembang.” Bahkan yang lebih aneh lagi beberapa anggota DPRD Musirawas malah ikut membantah, mejadi pertanyaan kita, apakah mereka juga bagian dari pernak-pernih kasus ini. Hal itu semakin menyakinkan bahwa kasus ini tidak berdiri sendiri bukan hanya melibatkan Bupati Musirawas tetapi berpotensi melibatkan oknum legislatif, semua hal bisa saja terjadi sebelum ada kejelasan di pengadilan tipikor,” Cetusnya.
Tidak hanya PPRI yang mendesak kapolda baru tersebut untuk segera melakukan tindaklanjut kasus dugaan korupsi Bupati kabupaten Musirawas, Adrianus selaku ketua Himpunan Pemuda Pemudi Rawas Ilir (HIPPRI) di Kota Jambi provinsi Jambi pun, mendesak Kapolda Sumsel untuk mengusut tuntas dugaan korupsi tersebut. “Kami Memintak kapolda Sumsel segera memeriksa Bupati Musi Rawas Ridwan Mukti (RM) dan mendukung penuh tindakan yang dilakukan presidium Muratara versi Syarkowi Cs. Kasus ini mau tidak mau harus diusut secara tuntas sebagai pintu masuk membongkar kejahatan anggran di kabupaten Musirawas yang sudah mengurita,” pungkasnya.
PPRI maupun HIPPRI mengajak seluruh elemen pemuda Musirawas,tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa dan pelajar diperantauam untuk bersama-sama mendesak Kapolda Sumsel agar mengusut tuntas dugaan korupsi anggaran daerah yang dilakukan Bupati Musirawas dengan membuat rilis, dan mengirim surat ke Kapolda agar mengusut tuntas hal ini. Serta mendesak pelapor untuk mengawal dan menggalang dukungan publik atas kasus ini agar dapat terungkap dengan real.(Rutan/PPRI RLS).
