Kabarkite.com-Lubuklinggau (21/2), PENCEMARAN yang terjadi didesa Pauh kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan ternyata bukan hanya menjadi sorotan media dan masyarakat lokal. Bahkan warga Musirawas di perantauan pun ikut prihatin atas permasalah tersebut. Kantor Berita Media online Kabarkite.com mendapatkan lebih dari 267 e-mail terkait permasalahan tersebut dari berbagai kota dan provinsi. Salah satunya dari Devi Suhartoni warga Belani Rawas Ilir yang tinggal di Denpasar Bali.
Pria kelahiran 1 juni 1969 ini, meminta pemerintah daerah kabupaten Musirawas dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membantu masyarakat desa Pauh mendapatkan keadilan. Menurut warga Bali ini, Persoalan Minyak Tumpah di Desa Pauh Rawas Ilir merupakan tanggung jawab PT Selaraya dan Pemerintah daerah dibawah kepemimpinan Ridwan Mukti (RM). Dan ia amat menyayangkan adanya ancaman bayang-bayang pasukan elit didaerah tersebut yang suatu saat bisa saja menganggu ketentraman daerah tersebut, seperti masa-masa orde baru.
” Pemerintah sebagai regulator dan policy enforcement belum melakukan langkah kongkret untuk merekoveri masalah ini, dan PT. Seleraya menurunkan team militer.Buat apa team militer? apa mau menakutkan rakyat? milter itu perang bukan urus tumpahan minyak! kita paham bahwa minyak sangat penting sebagai PAD dan Income Negara tetapi perusahaan yang beroperasi harus mengedepankan keselamatan lingkungan dan beroperasi dengan Good Corporate bukan menakuti rakyat dengan membawak militer ke lokasi tumpahan minyak. ” Tegas Devi Suhartoni yang bertempat tinggal di Bali – Denpasar – Perumahan Balangan Pratama
Hijau IV nomor 13 Kelurahan Cingiling – Kabupaten Badung – Denpasar.
Ditambahkannya, hal Ini merupakan tindakan yang tidak baik untuk jangkapanjang, karena rakyat takut hanya sementara suatu ketika rakyat akan melawan dan ini akan sangat merugikan baik pemerintah, Seleraya dan Masyarakat, untuk itu team lingkungan hidup Kabupaten Musi Rawas harus segera mengambil langkah recovery serta mengambil langkah perbaikan agar dimasa mendatang tidak terjadi pencemaran lingkungan hidup di Rawas Ilir dimana tempat Seleraya beroperasi. PT. Seleraya harus membuat SOP (standard operating procedure) dan melakukan reguler checking terhadap pipa mereka untuk preventive dimasa mendatang tidak terjadi tumpahan dan pencemaran kembali.
” Jika tumpahan minyak tersebut merusak lingkungan hidup maka Seleraya harus bertanggung jawab kepada Negara dan Masyarakat, jika itu merusak sumber ekonomi masyarakat, PT. Seleraya harus mengganti rugi yang sepadan. dan jika terjadi berulang ulang maka operasi Seleraya harus dihentikan sampai ada perbaikan kongkret. Saya sebagai putera daerah Rawas Ilir sangat tersinggung dan menyayangkan apa yang dilakukan oleh PT. Seleraya Merangin Dua baik masalah tumpahan minyak ini maupun masalah – masalah lain yang tidak dilakukan dengan prinsip Good Corporate Operation ” Cetusnya.
Selain itu ia juga meminta kepada Stake Holder Rawas Ilir khusus nya desa-desa yang kena dampak langsung dari Seleraya. Kalau masalah Seleraya terus di tutup tutupi jika kemungkinan ada, maka suatu ketika akan menjadi bom waktu.
” Perlu diingat baik Seleraya maupun Pemerintah Musi Rawas, tidak semua orang Rawas Ilir itu Goblok dan Takut, kalau Saudara kami di desa terus dimarginalkan dan ditindas kami – kami diluar daerah suatu ketika akan melakukan perlawanan secara Educative dan systematic, bukan kami tidak mendukung sumber ekonomi negara tetapi kami mau Seleraya melakukan Good Corporate Operation dan memperhatikan para Stake Holder di Rawas Ilir dan Musi Rawas serta Sumateraselatan secara umum. Serta pemerintah benar-benar mengawasi operasionalnya Seleraya. Seleraya ini hanya mengeruk sumber minyak dari Rawas Ilir tetapi tanggung jawab sosial dilakukan kepada Rawas Ilir sebagai Stake Holder terdekat dan berdampak tidak ada yang significant dan subtain dalam jangka panjang” Jelasnya.
Terakhir Devi berharap SKK – Migas juga harus turun tangan sebagai lembaga yang mewakili negara dalam mengkontrol para perusahaan minyak khususnya Seleraya yang sudah sering sekali berbenturan dengan masyarakat sebagai stake holder yang terus dimarginalkan dan ditakut – takuti dengan aparat setiap ada masalah dilapangan, sepengetahuan saya tidak ada masyarakat Rawas Ilir yang anarkis terhadap asset Seleraya, Kenapa selalu diturunkan Militer dan Polisi, apa gunanya jabatan structural di Seleraya seperti Exrel (external relation) dan hendaknya Militer juga jangan asal turun kelapangan, Militer itu ada karena Rakyat bukan ujuk-ujuk jadi militer. (Release/Edosaman)
