Kocok Ulang Kabinet Jokowi

by -25 Views

Oleh : Prasetyo Nugraha ( Pengamat Politik Sumatera Selatan)

Kabarkite.com, Opini – Irama perombakan kabinet mulai dilantunkan senada dengan perubahan nomenklatur lembaga dan kementerian sehingga berdampak pada penataan kelembagaan, organisasional, termasuk pada posisi dan jabatan menteri.

Isu kocok ulang kabinet Indonesia Maju kembali mengencang pasca Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyetujui permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan status lembaga menjadi kementerian baru, yakni kementrian investasi dan sekaligus meleburkan kemendikbud dan kemenristek menjadi satu kementerian.

Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif presiden, dan dalam hal ini presiden dalam positioning yang tegas, dengan landasan pacu yang sudah disiapkan, sehingga pesawat yang akan menerbangkan Indonesia maju meninggal keterpurukan siap tinggal landas.

Tetapi saat ini yang menjadi pertanyaan kesiapan dan kesigapan awak kru yang akan bertugas. jangan sampai perombakan hanya sekedar formalitas, pembungkus motif politik semata. Sebabnya landasan pacu penerbangan penuh kubangan virus dan kepentingan 2024 yang siap membajak pesawat di tengah jalan.

Di tambah tahun 2021 krisis pandemi covid-19 semakin gawat, aktivitas ekonomi global runtuh, virus mengakibatkan krisis multi dimensi, sehingga menuntut rancang ulang pemikiran Jokowi untuk merombak kembali kabinetnya.

Nomenklatur Baru

Kocok ulang atau reshuffle di saat krisis berbeda dengan kondisi biasa sebagai produk politis yang mengindikasi penyerapan agregasi kepentingan beberapa kelompok atau individu. Krisis yang disebkan oleh virus SARS-CoV-2 mendera Indonesia selama lebih dari satu tahun, telah merotokkan ekuiblirium nasional hingga minus dikisaran 2,9 persen hingga kepenghujung tahun lalu.

Dalam tahun dimaksud merupakan puncak dari semua kesakitan ekonomi, karena hampir seluruh sektor usaha ditutup untuk mencegah penyebaran virus penyebab pandemi covid-19. Berbagai langkah penanganan krisis yang diterapkan pada sejumlah daerah di Indonesia diharapkan menjadi faktor yang dapat menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal ekonomi di tahun 2021.

Optimisme pemerintah harus dipuji dan langkah Presiden Jokowi dalam membuat nomenklatur baru harus dihargai. Karena Bangsa ini tengah diuji dengan kondisi sulit, di mana virus pandemi tidak halnya menjangkiti dunia medis namun menjalar sampai menjadi faktor utama terjadinya krisis di bidang ekonomi, maka dengan itu peleburan dan pentakhsisan untuk mengatur rambu lalu lintas investasi ekonomi seakan menjadi kebutuhan presiden Jokowi.

Tetapi jalan selamat pasca pandemi tentu bias ketika disandingkan dengan nomenklatur di atas. Karena tidak ada satupun konsep ekonomi liberal yang berbasis pada investasi imun terhadap krisis pandemi, apalagi mengingat sisa tiga tahun lagi masa kepemimpinan Jokowi dan predictable dimulainya kontestasi politik 2024 di awal tahun mendatang, dipastikan goal-nya jauh panggang dari api.

Mentahnya desain nomenklatur tersebut dapat berakibat pada pendirian kementerian baru yang hanya membebani anggaran Negara. Sehingga harapan pertumbuhan 5,5 persen yang didendangkan Presiden di tahun 2021 akan pupus karena konsep kerja-kerja ekonominya masih prematur.

Reshuffle di Era Pandemi

Belajar sejarah reshuffle pertama pada periode kedua Jokowi, pada akhir tahun 2020 lalu. Di mana Jokowi menunjuk menteri baru yang “belum selesai dengan dirinya” dan bahkan terindikasi masih menyimpan ambisi pribadi, karena tampak jelas paket pergantian menteri dikala itu masih belum bisa menanggalkan warna asli politiknya.
Di tengah pandemi publik masih menaruh kecewa dengan akrobat politik dalam otak-atik kabinet Indonesia Maju. Masuknya beberapa nama pada reshuffle pertama saja dinilai sekedar shift-an belaka, ini benar-benar sebagai komedi yang tidak lucu.

Dalam kondisi krisis akibat pandemi ini sebaiknya pemerintah melakukan fokus pada pemulihan kondisi ekonomi nasional dan fokus pada pemandirian ekonomi masyarakat, bila perlu pemerintah juga harus memulai merombak status bencana nasional non alam menjadi status Negara melawan covid-19, karena pilihannya sudah jelas, mau tidak mau jatuh pada pengembangan obat dan program vaksinasi.

Legacy Presiden

Prioritas pembangunan ekonomi dan kesehatan dengan sedikit mengesampingkan politik disisa kepemimpinan kabinet Indonesia Maju adalah pilihan cerdas seorang presdien Jokowi. Sebab politik hanya bikin gaduh, itulah kenapa Jokowi refocusing politik di tahun 2024.

Namun dengan nomenklatur baru justru dengan sendirinya tanpa sengaja menimbulkan politik praktis dan terkesan pragmatis. ketidak efektifan dan efisiensi karena periodeisasinya yang hanya tersisa tiga tahun lagi, berarti pembentukan kementerian baru hanya membebani postur anggaran APBN.

Memang banyak yang harus dirombak dalam kabinet Indonesia Maju, namun tidak melulu harus merubah nomenklatur. Jika riset diperlukan dalam pengembangan obat dan vaksin covid-19, kenapa tidak ajak lembaga-lembaga terkait berikut dengan Perguruan Tinggi (baik PTKIN maupun non PTKIN) untuk melalukan project bersama.

Begitu juga terkait dengan pemulihan ekonomi, jika investasi sangat diperlukan, postur kementerian hari ini telah mengcover segala macam bentuk investasi dengan segala konfigurasinya. Presiden tinggal mensinergikan dua paket di Menteri Koordinator yaitu Menko Perekonomian serta Menko Kemaritiman dan Investasi dengan berikut menteri-menteri di bawahnya.
Sudah saatnya presiden mendetoksifikasi kabinetnya, dengan benar-benar mengevaluasi para kru yang membantunya, mana yang berprestasi dengan tulus hati dan mana yang sensasi mengejar ambisi politik 2024, demikian itu harus segera dievaluasi dengan diamputasi sebelum menjalar dan merusak segalanya.

Sisa tiga tahun terakhir presiden Jokowi harus sudah membuat legacy, apalagi di masa sulit karena pandemi. merombak nomenklatur adalah kerja tangung yang hanya membuat APBN tambah menanggung. Kepalang tanggung rombak saja sekalian kabinet Indonesia Maju menjadi Kabinet Trisakti yang concern dalam cita-cita founding fathers, yakni berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Penutup, semua keputusan ada di tangan Presiden, sebagai masyarakat kita hanya bisa berharap yang terbaik, tetapi pada akhirnya waktu jua yang akan membuktikan apakah nomenklatur baru ini akan berdampak loss atau gain terhadap perkembangan Indonesia ke depan. (*)