*AHLUL FAJRI: Kekerasan terhadap wartawan yang sedang bertugas merupakan ancaman terhadap kemerdekaan pers dan demokrasi.
Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU – Ketua Perwakilan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45), Ahlul Fajri, mengecam keras dugaan tindakan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap tim liputan DetikTV Sumsel ketika menjalankan tugas jurnalistik di showroom mobil Almira Mobilindo 2, Jalan Poros Patnawati, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan.
Peristiwa yang menurut keterangan tim liputan terjadi pada Rabu, 12 November 2026 tersebut merupakan persoalan serius yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Pasalnya, wartawan yang bersangkutan datang ke lokasi untuk melakukan konfirmasi jurnalistik kepada pihak showroom terkait pemberitaan sebelumnya mengenai dugaan penjualan kendaraan bermasalah yang dialami seorang konsumen bernama Ari Prasetya.
Kedatangan tim liputan tersebut bertujuan memperoleh klarifikasi sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak showroom untuk menyampaikan hak jawab. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik dan prinsip keberimbangan pemberitaan.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan tim liputan, mereka telah memperkenalkan diri dengan menunjukkan identitas pers serta menjelaskan maksud kedatangan secara baik-baik. Namun, upaya konfirmasi tersebut justru diduga berujung pada tindakan kekerasan berupa pengeroyokan dan penganiayaan oleh sejumlah orang di lokasi kejadian.
Ketua Perwakilan LAKI P45, Ahlul Fajri, menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan kekerasan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistik merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami mengecam keras dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap rekan-rekan wartawan DetikTV Sumsel. Wartawan datang bukan untuk mencari keributan, melainkan menjalankan tugas profesinya, melakukan konfirmasi, mencari fakta, serta memberikan ruang klarifikasi kepada pihak yang diberitakan.”
“Jangan sampai wartawan yang menjalankan tugas jurnalistik justru mendapatkan intimidasi, ancaman, apalagi kekerasan fisik. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh suatu pemberitaan, negara telah menyediakan mekanisme hak jawab dan hak koreksi. Bukan dengan melakukan tindakan kekerasan,” tegas Ahlul Fajri.
UU PERS SECARA TEGAS MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP WARTAWAN
Ahlul Fajri mengingatkan bahwa perlindungan terhadap kemerdekaan pers telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Beberapa ketentuan yang harus menjadi perhatian aparat penegak hukum antara lain:
1. Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
2. Pasal 4 ayat (2)
Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
3. Pasal 4 ayat (3)
Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
4. Pasal 8
Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.
5. Pasal 18 ayat (1)
Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dapat dipidana dengan penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Menurut Ahlul Fajri, ketentuan Pasal 18 ayat (1) harus menjadi perhatian serius apabila hasil penyelidikan dan penyidikan menemukan adanya unsur kesengajaan menghalangi kerja jurnalistik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
POLISI DIMINTA SEGERA BERTINDAK, JANGAN BIARKAN KASUS BERLARUT-LARUT
LAKI P45 mendesak Polres Lubuklinggau untuk segera mengambil langkah hukum secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Adapun langkah-langkah yang diminta LAKI P45 meliputi:
1. Segera menerima dan menindaklanjuti laporan resmi korban serta melakukan penyelidikan terhadap dugaan pengeroyokan dan penganiayaan tersebut.
2. Memeriksa seluruh pihak yang berada di lokasi kejadian, termasuk pihak-pihak yang diduga terlibat dalam tindakan kekerasan.
3. Mengamankan dan memeriksa rekaman CCTV showroom maupun rekaman video lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.
4. Meminta keterangan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti dan hasil pemeriksaan medis atau visum apabila tersedia.
5. Mengidentifikasi dan memproses secara hukum setiap orang yang berdasarkan alat bukti diduga terlibat dalam pengeroyokan maupun penganiayaan.
6. Mendalami kemungkinan adanya unsur kesengajaan menghalangi atau menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik sebagaimana diatur dalam UU Pers.
7. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi agar tidak mengalami intimidasi maupun tekanan selama proses hukum berlangsung.
LAKI P45 juga meminta agar penanganan perkara tidak berhenti hanya pada pemeriksaan awal. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup dan unsur tindak pidana terpenuhi, penyidik harus meningkatkan penanganan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.
HAK JAWAB BUKAN ALASAN UNTUK MELAKUKAN KEKERASAN
Ahlul Fajri menegaskan bahwa setiap orang, termasuk pemilik maupun pengelola showroom, memiliki hak untuk memberikan klarifikasi, hak jawab, dan hak koreksi atas pemberitaan yang dianggap tidak tepat.
Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers yang mengatur kewajiban pers melayani hak jawab dan hak koreksi.
Namun, hak jawab tidak boleh disalahartikan sebagai pembenaran untuk melakukan intimidasi, ancaman, pengeroyokan, atau penganiayaan terhadap wartawan.
“Kalau pihak showroom merasa keberatan terhadap pemberitaan, silakan gunakan mekanisme hak jawab, hak koreksi, atau pengaduan kepada Dewan Pers sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan menggunakan kekerasan untuk membungkam kerja jurnalistik.”
“Pers merupakan salah satu pilar penting dalam kehidupan demokrasi. Wartawan memiliki peran menyampaikan informasi kepada masyarakat dan melakukan kontrol sosial. Karena itu, keselamatan wartawan ketika menjalankan tugas profesinya harus menjadi perhatian bersama,” lanjutnya.
LAKI P45: KEMERDEKAAN PERS TIDAK BOLEH DIINTIMIDASI
Sebagai lembaga kontrol sosial, LAKI P45 menyatakan akan memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan dugaan perkara ini dan mendorong agar proses hukum berjalan secara transparan serta akuntabel.
Ahlul Fajri meminta Kapolres Lubuklinggau beserta jajaran penyidik agar memberikan perhatian serius terhadap kasus tersebut.
“Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa wartawan tidak aman ketika melakukan tugas konfirmasi dan investigasi. Kami meminta aparat penegak hukum hadir memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada insan pers.”
“Siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri, intimidasi, ataupun kekerasan terhadap wartawan. Hukum harus ditegakkan tanpa membedakan siapa pun pelakunya,” tutup Ahlul Fajri.
Ahlul Fajri menegaskan bahwa sikap dan pernyataan Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) dalam mengecam dugaan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap tim liputan DetikTV Sumsel merupakan bentuk solidaritas, kepedulian, serta tanggung jawab moral lembaga kontrol sosial kemasyarakatan terhadap rekan-rekan wartawan.
Menurutnya, wartawan dan lembaga kontrol sosial memiliki peran penting dalam kehidupan demokrasi, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengungkap persoalan publik, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
“Ini bukan semata-mata persoalan rekan-rekan wartawan DetikTV Sumsel. Ini merupakan persoalan bersama seluruh insan pers dan elemen masyarakat yang peduli terhadap kebebasan menyampaikan informasi. Kami dari LAKI P45 berdiri menyampaikan solidaritas terhadap rekan-rekan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya.”
“Kami memahami bahwa tugas jurnalistik tidak selalu berjalan mudah. Wartawan kerap berhadapan dengan berbagai persoalan ketika melakukan konfirmasi, investigasi, dan mencari informasi. Namun, segala bentuk keberatan terhadap pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme hukum dan aturan pers, bukan melalui intimidasi maupun kekerasan fisik,” tegas Ahlul Fajri.
Ia juga menyampaikan bahwa solidaritas LAKI P45 bukan berarti membenarkan atau menghakimi pihak tertentu sebelum adanya proses hukum. Akan tetapi, LAKI P45 berdiri pada prinsip bahwa setiap warga negara, termasuk wartawan, berhak memperoleh perlindungan hukum ketika menjalankan profesinya secara sah.
LAKI P45 mengajak seluruh organisasi pers, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, aktivis kontrol sosial, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kemerdekaan pers dan menolak segala bentuk kekerasan terhadap insan pers.
“Kami tidak ingin kejadian seperti ini menjadi preseden buruk bagi dunia jurnalistik, khususnya di Kota Lubuklinggau. Jangan sampai wartawan merasa takut melakukan konfirmasi hanya karena khawatir mendapatkan intimidasi atau kekerasan. Jika kebebasan pers terancam, maka hak masyarakat untuk mendapatkan informasi juga ikut terancam.”
“Solidaritas ini merupakan komitmen moral kami sebagai lembaga kontrol sosial kemasyarakatan. Kami mendukung penegakan hukum, perlindungan terhadap wartawan, dan terciptanya iklim jurnalistik yang aman, profesional, serta bebas dari intimidasi,” tutup Ahlul Fajri.(AL)
