Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU – Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45) secara resmi mendesak DPRD Kota Lubuklinggau untuk mengambil langkah konkret melakukan investigasi dan pengawasan terhadap proyek Revitalisasi Intake PDAM Tirta Bukit Sulap Tahun Anggaran 2026 yang nilai anggarannya disebut mencapai sekitar Rp7 miliar.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua LAKI P45, Ahlul Fajri, melalui pesan WhatsApp kepada Ketua DPRD Kota Lubuklinggau,Ir. Yulian Effendi, M.H, pada Minggu (8/11/2026).
Dalam komunikasinya, Ahlul menyampaikan bahwa proyek revitalisasi tersebut mencakup empat titik pembangunan intake, yakni:
1. Intake Watas 7 Milyar
2. Intake Petanang lebih dari 4 miliar
3. Intake Lubuk Kupang lebih dari 4 miliar
4. Intake Jukung lebih dari 5 miliar.
Ahlul meminta dukungan DPRD agar informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian spesifikasi mesin, kerusakan pompa dan item lainnya serta informasi yang menyebutkan adanya temuan BPK dapat ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan lembaga legislatif karena mami yakin pemerintah kota Lubuklinggau tidak membiarkan permasalahan ini terjadi.
“Kami meminta DPRD Kota Lubuklinggau jangan hanya menjadi lembaga yang menerima laporan masyarakat. DPRD memiliki kewajiban menjalankan fungsi pengawasan terhadap penggunaan APBD dan pelaksanaan setiap proyek pemerintah yang dikerjakan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran,” tegas Ahlul Fajri.
Menurut Ahlul, DPRD harus memastikan apakah anggaran yang telah dialokasikan benar-benar menghasilkan pekerjaan sesuai RAB, kontrak, spesifikasi teknis, dan tujuan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat.
JANGAN SAMPAI ADA KONGKALIKONG, DPRD DIMINTA KAWAL INFORMASI TEMUAN BPK
Dalam pesan WhatsApp tersebut, Ahlul juga meminta DPRD membantu menelusuri informasi yang diterima LAKI P45 mengenai dugaan bahwa persoalan spesifikasi mesin pada proyek revitalisasi Intake PDAM telah menjadi temuan BPK.
“Kami berharap DPRD ikut mengawal informasi tersebut. Jangan sampai ada kongkalikong antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam menindaklanjuti temuan pemeriksaan. BPK memang lembaga pemeriksa, tetapi hasil pemeriksaannya juga harus dikawal agar rekomendasi dan tindak lanjutnya benar-benar dilaksanakan. Kami meminta semuanya berjalan transparan dan tidak ada pihak yang dilindungi,” ungkap Ahlul.
LAKI P45 menegaskan bahwa informasi dugaan temuan BPK tersebut harus diverifikasi melalui dokumen pemeriksaan resmi. Namun, apabila benar terdapat temuan ketidaksesuaian spesifikasi maupun pelaksanaan pekerjaan, DPRD harus memastikan pihak yang bertanggung jawab segera menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan.
DPRD HARUS MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN DINAS PUPR DAN KONTRAKTOR
LAKI P45 menilai bahwa Dinas PUPR sebagai pihak pemerintah yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, bersama PPK, panitia pelaksana sesuai kewenangannya, konsultan pengawas, dan kontraktor, harus memberikan pertanggungjawaban secara jelas.
Mereka merupakan bagian dari rantai pelaksanaan kegiatan pemerintah yang menggunakan uang rakyat. Karena itu, setiap ketidaksesuaian pekerjaan tidak boleh dibiarkan tanpa penjelasan dan penyelesaian.
Ahlul menegaskan bahwa DPRD perlu memanggil dan meminta penjelasan pihak-pihak terkait melalui mekanisme kelembagaan, termasuk meminta dokumen kontrak, RAB, spesifikasi mesin, hasil uji fungsi, dokumen serah terima, serta laporan pengawasan pekerjaan.
“Jangan sampai pemerintah kota menganggarkan miliaran rupiah, tetapi hasil pekerjaannya tidak memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan pelanggan PDAM. Jika mesin yang dipasang tidak sesuai kapasitas kontrak atau mengalami kerusakan dalam waktu singkat, siapa yang harus bertanggung jawab? Ini harus dijawab secara terbuka oleh pihak terkait,” ujarnya.
LAKI P45 MINTA INVESTIGASI DPRD DILAKUKAN SECARA TERBUKA
Ahlul juga menyampaikan harapan agar langkah DPRD tidak hanya dilakukan melalui komunikasi internal dengan pihak pemerintah atau instansi terkait.
LAKI P45 menginginkan proses pengawasan dilakukan secara terbuka, objektif, dan dapat diketahui masyarakat. Jika diperlukan, DPRD dapat menggelar rapat dengar pendapat (RDP), melakukan peninjauan langsung ke empat lokasi intake, serta mengundang pihak-pihak terkait untuk memberikan keterangan dan menunjukkan dokumen pendukung.
“Kami berharap DPRD benar-benar menjalankan fungsi pengawasan. Jangan hanya melakukan pemeriksaan di atas meja atau sekadar menerima laporan dari dinas. Turun langsung ke lapangan, periksa kondisi mesin, cocokkan dengan spesifikasi kontrak, dan libatkan unsur masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial agar prosesnya dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegas Ahlul.
Dalam komunikasi WhatsApp tersebut, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Yulian Effendi, memberikan tanggapan singkat dengan menyampaikan, “Siap dindo, mokasih infonyo.”
LAKI P45 mengapresiasi respons tersebut dan berharap komunikasi awal ini dapat dilanjutkan dengan langkah konkret melalui mekanisme pengawasan DPRD.
KONTROL SOSIAL ADALAH TANGGUNG JAWAB BERSAMA
Ahlul menambahkan bahwa LAKI P45 berkomitmen untuk terus melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD merupakan bagian penting dalam memastikan penggunaan APBD berjalan sesuai aturan, sedangkan masyarakat dan organisasi kontrol sosial juga memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi serta mengawasi pelaksanaan pembangunan.
“Kami tidak sedang mencari kesalahan seseorang. Kami ingin memastikan uang rakyat digunakan sebagaimana mestinya. DPRD mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran, sementara kami sebagai organisasi masyarakat menjalankan kontrol sosial. Jangan sampai fungsi-fungsi tersebut hanya menjadi formalitas. Kami ingin ada keberanian untuk membuka persoalan ini secara terang-benderang,” tutup Ahlul Fajri.
LAKI P45 menegaskan: anggaran APBD bukan milik pribadi pejabat, bukan milik dinas, dan bukan milik kontraktor. Itu adalah uang rakyat yang wajib dipertanggungjawabkan. Apabila ditemukan penyimpangan, siapa pun yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (AL)
