Legal PT PWS Subkon SRMD Bantah ada Pemecatan Sepihak

by -5 Views

Kabarkite.com, Muratara – Legal PT Pelita Wira Sejahtera (PWS), Edwardo bantah pemecatan sepihak yang dilakukan PT PWS selaku subkontrak PT Saleraya Merangin Dua (SRMD), terhadap puluhan sopir angkut di Muratara. Mereka menegaskan, puluhan pekerja itu bukan di pecat, tapi habis masa kontrak dan tidak diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan.

Informasi dihimpun, mediasi yang dilakukan puluhan pekerja sopir angkut dan subkontrak PT SRMD, PT PWS, di Kelurahan Rawas Ilir, Muratara, tak temui hasil kesepakatan. Hasil pertemuan itu banyak menimbulkan persepsi, seperti isu pemecatan dilakukan PT PWS sepihak, hingga pemecatan akibat konflik politik Pilkada, dan lain lainnya.

Sebagaimana dikutip dari media Sumeks Online, Rabu (13/1/2020) Legal PT PWS Edwardo, saat dibincangi, mengaku pihaknya saat ini dirugikan akibat isu yang dilontarkan pihak tidak bertanggungjawab. Dia meluruskan, pemberhentian puluhan pekerja ini bukan pemecatan yang dilakukan secara sepihak, apa lagi menyerempet masalah politik Pilkada.

“Pemberhentian dilakukan karena memang habis kontrak dan tidak diperpanjang sesuai kebutuhan perusahaan. Para pekerja tidak bisa memaksakan kehendak mereka harus kerja lagi, karena memang perusahaan mempekerjakan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” bebernya.

Dia menegaskan, dalam melaksanakan tugas, selaku subkontrak PT SRMD. Tentunya PT PWS melakukan secara profesional dan memprioritaskan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Jika pekerja ngotot mau dipekerjakan kembali, perusahaan sedang tidak membutuhkan tenaga kerja. Siapa yang nak mayo ee kanti (siapa yang mau membayar mereka, red),” ucap Edwardo.

Terkait isu bakal ada aksi lainnya yang bakal dilakukan puluhan pekerja yang tidak diperpanjang kontrak tersebut. Edwardo menimpali hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan PT PWS.

“Jika mereka mau demo ke SRMD, itu urusan mereka dengan SRMD, jika mereka mau Portal jalan itu urusan mereka dengan Aparat. Yang jelas kontrak tidak diperpanjang bukan dipecat sepihak dan tidak ada urusan dengan politik,” bebernya.

Pihaknya meminta para pekerja itu jangan sampai salah persepsi, jika perusahaan membutuhkan tenaga kerja dalam penggunaan jasa. Tentunya akan ada perekrutan kembali. “kita ini subkontrak bukan PNS, ada mekanisme dan proses. Apa yang mau di tuntut kalau kontrak tidak diperpanjang. Nanti kalau ada job pasti ada perekrutan sesuai kebutuhan dan standar perusahaan,” tutupnya.

Sebelumnya, Dian Candra bersama Junet mewakili puluhan pekerja ke sejumlah awak media menuturkan. Hasil mediasi yang mereka lakukan tidak menemukan hasil apapun dan mereka diarahkan untuk menuntaskan masalah mereka ke Disnakertrans Muratara di tingkat Kabupaten.

“Inilah permasalah aturan yang dibuat, bagaimana kami rakyat kecil mau mendapatkan keadilan. Padahal dalam UUD dan Pancasila sudah jelas, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan hidup layak” ucapnya.(*/net)