Oleh : Abdul Aziz Ketua PPRI/ Mahasiwa Hukum Univ. Eka Sakti Padang
Kabarkite.com-Opini, SUASANA politik disumsel semakin hari semakin memanas, menjelang Pemilu digelar dibulan juni 2013 mendatang. Gesekan kepentingan politik semakin terasa tidak hanya pada level elit-elit politik tetapi juga telah di rasakan di tengah-tengah masyarakat. Walaupun sesunggunya, jangankan jadwal kampanye siapa calon dari partai mana itu belum ada kepastian, tetapi warna kampanye yang di balut sosialisasi sudah berjalan setahun yang lalu.
Setiap bakal calon berusaha menguasai ruang publik untuk penggirangan opini kepada calon pemilih dengan beragam cara, untuk menunjukan mereka lah yang terbaik. Hal ini dapat kita lihat dengan bertebaranya pemasangan baliho, Silaturahmi ke masyarakat menebar janji dan setiap aktivitas mereka selalu di terbitkan dimedia massa. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan diri mereka kepublik sebagai suatau pencitraan untuk mendapatkan simpati masyarakat.
Dapat dibayangkan berapa banyak biaya politik yang harus dikeluarkan oleh Balon Gubernur pada masa pra-pilkada sumsel mulai dari lobi-lobi keparpol, membayar konsultan politik, melakukan surve, menebar baliho, pertemuan dengan masyarakat, iklan dimedia massa dengan beragam variasinya, bahkan ada yang membagi-bagi uang yang dibingkai dengan kepedulian sosial. Tentunya biaya semakin bertambah ketika masuk massa tahapan pilkada yang sesunggunya.
Fonemena ini tentu menjadi pertanyaan dari mana asal pendanaan itu, jika biaya yang digunakan itu berasal dari saku kandidat itu sendiri, adahkah jaminan bahwa kandidat itu iklas dan tidak akan mencari ganti modal yang dikeluarkan setelah nantinya berkuasa? Kalo biaya tersebut disponsori oleh para penguasa apa motivasi nya?. Agak nya ini yang perlu dicermati oleh seluruh elemen lapisan masyarakat agar pemilu menuju sumsel 1 tidak menghasilkan Pemimpin beserta kelompoknya yang akan menjelma menjadi penjahat yang akan berhianat pada rakyat.
Demokrasi yang kita jalankan saat ini memang paradoks, dari satu sisi demokrasi mendorong keterlibatan semua pihak untuk ikut dalam kontelasi politik tampah diskriminasi, tetapi disisi lain kalo tidak muncul figur yang kuat akan melahirkan pejahat-penjahat berdasi yang tentunya malapetaka bagi negeri ini, bencana bagi rakyat. Demokrasi dijadikan sebagai alat bagi kelompok kapitalis untuk menguasai panggung politik untuk menguras pundi-pundi kekayaan alam sumsel bahkan menjelma menjadi penjahat yang sesunggunya lebih jahat dari bajing loncat sekali pun.
Begitu besarnya biaya politikn pra-pilkada bagi para mereka yang minim pertasi, mencitrakan diri dengan berbagai cara, mendekatkan diri kemasyarakat dengan pesona kepalsuan, mengumbar janji-janji manis. Hal ini tentu sangat berbeda dengan pilkada DKI baru-baru ini, Pasangan Jokowi-Ahok muncul mendekati tahapan awal resmi jadwal Pilkada. Tetapi karena prestasinya, sebagai kepala daerah sebelum nya mampu menyakinkan para pemilih di jakarta. Mereka tidak mengeluarkan biaya politik Pra-Pilkada, mereka tidak bayar keparpol, kemudian menjadi bahan pemberitaan yang masif dimedia massa atas prestasi-prestasi nya serta mendapat sambutan hangat di setiap penjuru jakarta.
Hal ini sangat berbeda jauh dari suasana pilkada menuju sum-sel 1 saat ini, perlu kewaspadaan bagi kita semua, kita khawatir jika parpol tidak selektif hanya beradasarkan kepentingan sesaat , mereka akan mengusung calon Gubernur yang minim prestasi hanya bermodalkan pencitraan semata, bahkan gagal dalam menjalankan amanah rakyat sebelum nya. Apalagi sang kandidat begitu besar mengeluarkan biaya pra-pilkada sebagaimana uraian tulisan diatas, setealah berkuasa ia akan bermetamorfosis menjadi penjahat yang lebih kejam dari banjing loncat dan menggarong uang rakyat, menyelewengkan amanah rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan-nya semata.
Kita mendoakan semoga para kandidat yang akan bertarung menuju sumsel 1, yang telah mengeluarkan biaya dalam jumlah yang pantastis pada masa pra-pilkada ini, untuk meningkatkan citra dan kharismanya di hadapan publik punya niat yang tulus untuk membangun sumsel kedepan, terutama mempunyai komitmen keberpihakan pada rakyat kecil dalam kontek pemerataan pembangunan. pemimpin yang mempunyai empati dan berani melawan ketidakadilan serta mampu menahan godaan penyelengan akan kekuasaan sehingga bisa menjadi panutan yang baik bagi masyarakat sumatra selatan. (Penulis Abdul Aziz Ketua PPRI/ Mahasiwa Hukum Univ. Eka Sakti Padang)
Comment