Meneropong Untung Ruginya Politik Bagi Petahana

by -2 Views

Oleh : Imam Syafi’i Sanip. SE. ME

Momentum lima tahunan akan hadir diupuk mata kita yaitu pada 9 Desember 2020 mendatang yaitu pilkada serentak jilid 3 di Republik ini, maka dengan demikian diharapkan masyarkat sudah mulai peka dengan keadaan semacam ini, dan harapan nya para aktor politik seharus nya sudah mulai menggalakkan dengan mekempanyekan argumen-argumen politik yang membangun, santun dan bersahabat , dengan artian bukan menjelek kan serta menjatuhkan lawan poltik nya dengan ujaran Kebencian, sarak dan politik pemecah belah masyarakat, silakanlah berpoltik yang mengedukasikan masyarakat agar masyarakat cerdas dan memahami tujuan awal politik tersebut.

Setelah Mengamati tujuan dari Politik sesungguhnya adalah pengabdian, politisi membangun keakraban dengan konstituen. Kemudian Sudah sejauh mana sang politisi berkontribusi kepada masyarakat. Berbuat baik, bekerja setulus hati untuk masyarakat. Seharus nya Indikator ini sebetulnya terus digelorakan, sebagai bentuk sosialisasi politik. Sebab masyarakat kita kebanyakan mulai lupa, abai terhadap hal-hal objektif yang demikian.

Akan tetapi akhir ini Pergeseran paradigma politik seperti demikian melahirkan kepemimpinan yang tidak peka terhadap kepentingan publik. Resikonya, politisi instan mereka pilih. Karena diiming-imingi jabatan dan uang, hak politik menjadi nilai tukarnya atau bahasa halus nya hak politik masyarakat yang tergadaikan.

Lalu bagaimana dengan peluang incumbent atau petahana dalam Pilkada? Ini menjadi kekehawatiran kita bersama, apa lagi irisan nya jelas sering terjadi para aktor politik (petahana) salah digunakan hanya untuk mengakomodirkan kepentingan kelompok tertentu, Sudah barang tentu, keistimewaan petahana karena seandainya itu yg digunakan maka sadar atau tidak itu salah satu upaya sebagai penunjang nilai popularitas.

Termasuk potensi mengendalikan dan memobilisasi suara melalui kebijakan yang awal nya kebijakan untuk kemasalahatan ummat bertranformasi menjadi kebijakan instrumental kepentingan sesaat.

Instrumen yang dipakai adalah seperti intervensi birokrasi dan intimidasi. Tentu teknis operasinya yaitu melalui penyelewenangan wewenang (abuse of power). Jika ada birokrat yang memangku jabatan struktural lalu tidak mendukung kepentingan petahana, akan diberikan sanksi.

Lihat saja, non job pejabat begitu tinggi angka disaat momentum Pilkada. Meski menjadi hal lumrah dalam demokrasisasi. Tapi, pada sisi dominasi politik ini yang membahayakan marwah dan wajah birokrat. Akhirnya tercemarlah urusan rolling pejabat, bukan lagi pada etos kerja, kelayakan dan kepantasan, melainkan pada like and dislike atau setuju tidak setuju, atau Asal Bapak Senang (ABS)
Pengarunhya merusak pertumbuhan demokrasi. Paling fatal lagi, birokrasi menjadi candu baru bagi pelayanan publik. sudah seperti sistem balas dendam yang dipertahankan.

Tiap pergantian Kepala Daerah model pengisian jabatan birokrasi didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan berbeda. Kadang masih prematur, tidak layak suatu jabatan dijabat birokrat tertentu. Namun karena perintah pimpinan, pemaksanaan kehendak dan pembegalan aturan dilakukan. Yang belum layak secara kepengkatan, disiasati sampai mendapatkan posisi yang dituju. Politik dan area birokrasi menjadi campur- baur. Sungguh memprihatinkan, Sehingga sangat tidak di indahkan jika ini yg terjadi.

Jika ini yang akan di lakukan oleh petanaha namun tidak mampu membungkus nya dengan rapi, maka ini akan menjadi cambuk besar bagi calon petahan karena ini sangat mudah sekali bagi pesaing lain untuk membungkus memutar balikkan bak umpama akan menjadi senjata makan tuan.

Sebenar nya kita semua ingin sekali melihat ibu pertiwi bergembira karena mereka mampu melahirkan generasi aktor politik yang membanggakan, aktor ekonom yang mengasik kan, serta aktor penegak keadilan yang menyejukan.
Bapak ploklamator kita berpesan” beri saya 100 orang tua maka akan saya cabut kan gunung sameru sampai ke akarnya, dan berikan saya 10 pemuda maka akan saya goncang kan dunia”.(*)