Kabarkite.com-Musirawas (16/4),RATUSAN warga dari Dusun Panglero Sopa, SP 6, SP 7, SP 11 dan Cawang Gumilir, Kecamatan Muara Lakitan mendatangi halaman kantor DPRD Kabupaten Musirawas, Selasa (16/4) siang. Dalam aksinya warga membawa berbagai spanduk bertuliskan tuntutan. Seperti “Perang atau Dijajah” , “Gubernur Jangan Arogan” , “Kembalikan Tanah dan Hak Wilayah”. Selain itu, pengunjuk rasa membawa keranda mati sebagai simbol bahwa warga di 6 Dusun tersebut siap mati mempertahankan sejengkal lahan milik Musirawas.
Mereka menuntut pemerintah agar membentuk tim pansus untuk lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang diduga dicaplok oleh Kabupaten Musi Banyuasin seluas 17 ribu hektar. “Kita punya peta, punya wilayah diambil oleh Muba, tapi jangan dikorbankan rakyat. Kita tahan perbatasan, mau apa Muba. Kita siap mati untuk mempertahankan batas wilayah, kami siap menjadi ayam jantan,” ungkap Koordiantor Aksi, Fahrul Rozi.
Menurutnya, pada 27 Februari 2013 Pemkab Mura telah mengadakan pertemuan dengan pemerintah Muba membahas batas wilayah dan pengembangan wilayah. Pertemuan itu menghasilkan 4 poin yakni Desa Beringin Makmur yang berada di Kecamatan Rawas Ilir akan ditukar guling dengan Rukun Rahayu.
Berikutnya, sambung dia, Dusun Beringin Makmur masuk wilayah Kabupaten Mura dan daerah Rukun Rahayu masuk wilayah Kabupaten Muba. Sedangkan Desa Beringin Makmur luas wilayahnya hanya 1.600 hektar, dan wilayah Mekar Jaya dan Rukun Rahayu 17 ribu hektar.
“Tukar guling yang sangat merugikan. Kesepakatan ini sangat tidak masuk akal dan merugikan berbagai pihak. Pertemuan ini terungkap dengan adanya pertemuan di Palembang yang di mediasi oleh pemerintah provinsi Sumsel pada 11 Maret 2013,” ungkapnya.
Ia juga mengancam, akan mendatangi Provinsi dengan jumlah massa banyak. Termasuk akan mendatangi Istana Negara untuk menemui Presiden dan Menteri Dalam Negeri. “Kita akan datangi Provinsi dan datang ke Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jangan korbankan masyarakat,” tegas dia.
Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Mura, I Wayan Kocap menjelaskan pihaknya menerima aspirasi masyarakat. Namun untuk saat ini, kondisi anggota DPRD sebagian tidak berada ditempat karena urusan kedinasan.
“Kita akan menginventarisir aspirasi masyarakat dan menyerahkan kepada eksekutif mengenai dugaan adanya kesepakatan tukar guling,” ujarnya.
Mengenai pembentukan Pansus, Wayan mengaku akan dikoordinasikan dengan anggota lainnya. “Kita akan koordinasikan semuanya dan melihat terlebih dahulu permasalahan yang ada,” pungkasnya.(Rutan)
