” Minta Gugus Tugas Covid 19 dan Kapolres Tegas menindak dan Bawa Ke Meja hijau “

by -2 Views
Berita Terkini

LUBUKLINGGAU, MP – Terkait kegiatan seminar yang dilakukan yayasan anak negeri bekerja sama dengan Diknas Kabupaten Musi Rawas kemarin (kamis/20-05-2021) di gedung kesenian kota Lubuklinggau, yang menimbulkan kerumunan dan di duga tidak melaksanakan prokes secara ketat, jumat 21/05/21.

Hal tersebut menuai tanggapan dan kritikan pedas salah seorang aktivis sumsel M Ikhwan Amir minta kapolres lubuklinggau punya nyali untuk memproses dan membawa kasus ini ke meja hijau, baik panitia pelaksana ataupun dinas pendidikan mura itu sendiri karena sangat jelas mereka menentang aturan yg sdh ditetapkan baik undang-undang, permenkes, permendagri dan intruksi kapolri.

“Menentang aturan yang sah sama saja menentang negara, harus tegas kapolres maupun gugus tugas menindak pelanggar prokes”, tegas Awang sapaannya.

Kegiatan seminar ini tidak lebih penting daripada dampak yg ditimbulkan jika terjadi klaster baru, apalagi diknas kabupaten Musi Rawas, kok melakukan kegiatan di linggau, ini sama sama saja tidak menghormati kerja keras pak walikota dalam menangani covid selama 2 tahun ini.

“Apalagi saat ini penyebaran covid di sumsel termasuk yang tertinggi dan apalagi sekarang ada varian baru mutasi covid 19, dan Sumsel termasuk tinggi tingkat penyebarannya”, tuturnya

Lanjut Awang, seharusnya sebagai pejabat harus lebih memamahi dan patuh pada aturan yg sdh ditetapkan, apalagi kita lihat pada kegiatan sinar itu tidak begitu steril dan ketat menerapkan prokes nya seperti peserta yang hadir setidaknya sudah di swab dulu.

Jangan masyarakat saja yang diperketat harus taat prokes lah pejabat nya malah menentang. Maka dalam hal ini kami minta kepada Bupati copot saja kadisdik itu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken instruksi untuk para gubernur, bupati, dan wali kota buntut sejumlah kerumunan 
yang terjadi belakangan ini.

Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 itu diteken pada hari ini, Rabu, 18 November 2020.

Menurut Tito, perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Ia mengatakan pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Yakni UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
Kemudian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19, dan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meneken instruksi untuk para gubernur, bupati, dan wali kota buntut sejumlah kerumunan yang terjadi belakangan ini. Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 itu diteken pada hari ini, Rabu, 18 November 2020.Menurut Tito, perlu langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menyikapi kebijakan yang telah terbit untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah. Ia mengatakan pemerintah telah menerbitkan serangkaian peraturan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.

Yakni UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Covid-19, dan Peraturan Mendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemda.
 
Dikutip pada salah satu media KOMPAS.com – Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan surat telegram terkait penegakan protokol kesehatan Covid-19. Surat telegram bernomor ST/3220/XI/KES.7./2020 tertanggal 16 November 2020 itu ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo.

Salah satu perintah dalam surat itu adalah agar jajaran kepolisian menegakkan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelanggar protokol kesehatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Apabila dalam penegakan perda/peraturan kepala daerah tentang penerapan protokol kesehatan Covid-19, ditemukan adanya upaya penolakan, ketidakpatuhan atau upaya lain yang menimbulkan keresahan masyarakat dan mengganggu stabilitas kamtibmas, maka lakukan upaya penegakan hukum secara tegas terhadap siapapun,” seperti dikutip dari surat telegram tersebut.

Baca juga: Kapolri Perintahkan Jajarannya Proses Hukum Siapapun yang Langgar Protokol Kesehatan
Dalam surat tersebut tercantum pula pasal-pasal yang menjadi acuan, yakni Pasal 65 KUHP, Pasal 212 KUHP, Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 216 KUHP, dan Pasal 218 KUHP.

Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 84 dan Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. (Dom)

The post ” Minta Gugus Tugas Covid 19 dan Kapolres Tegas menindak dan Bawa Ke Meja hijau “ appeared first on MediaPerubahan.Com.

No More Posts Available.

No more pages to load.