Kabarkite.com-Musirawas (7/2),KENDATI perpanjangan runway bandara Silampari telah rampung dan siap diuji coba oleh pesawat Boeing untuk didarati, namun pembangunan fasilitas penunjang pendukung lainnya masih kurang. Bahkan pembangunan tersebut tersendat lantaran bantuan dan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) sudah distop.
“Pengembangan bandara untuk kedepan memerlukan dana Rp200 miliar. Mulai dari pembangunan infrastruktur di sisi udara yang meliputi tower, pinggir landasan, dan peningkatan landasan pacu. Sedangkan sisi darat gedung dan terminal,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Musirawas, Ari Narsa.
Dijelaskannya, hingga saat ini pihak Dishubkominfo bersama dengan Pemkab Mura telah membebaskan lahan disekitar area bandara Silampari. Dimana luas bandara yang mencapai 71 ribu meter persegi tersebut nantinya akan dilakukan pemagaran sehingga area bandara steril.
Ari menambahkan, sejauh ini pengerjaan perpanjangan runway bandara Silampari telah selesai yang mencapai 2.300X300 meter. Dari jumlah tersebut, kedepan direncanakan perpanjangan runway akan terus dilakukan hingga mencapai 3.500 meter.
Proses uji coba pendaratan Boeing di bandara Silampari masih banyak mengalami kendala dan belum bisa dijadwalkan kapan terlaksana. Bahkan tim Kementerian Perhubungan meminta pihak Pemkab Mura untuk melengkapi administrasi yang meliputi sarana dan prasarana baik dari sisi darat maupun udara di bandara.
Sementara Ketua Komisi I DPRD Mura, I Wayan Kocap menegaskan pihaknya meminta Dishubkominfo untuk segera mungkin untuk memenuhi segala proses administrasi yang dimintai tim Depertemen Perhubungan. Sehingga uji coba landasan bandara Silampari oleh boeing cepat terlaksana.
“Ini kan menyangkut peningkatan kenyamanan dan pelayanan. Jadi masalaha penerbangan itu menyangkut keselamatan jiwa. Jadi kita minta untuk seluruh kelengkapan bandara yang dibutuhkan segera dipenuhi,” pungkasnya.
Dilain pihak, Andri koordinator Lingkar Studi Publik dan Demokrasi (LSPD), mengatakan persoalan Bandara Silampari bukan terletak pada pembiayaan namun terletak pada komitmen pengelola dalam hal ini pemerintah daerah yaitu Pemkab Musirawas.Dalam menyelesaikan seluruh administrasi serta transparansi pengelolaan dana yang telah di kucurkan, baik oleh Pemerintah Provinsi Sumateraselatan, Pemerintah kota Lubuklinggau, Pemerintah Kabupaten Empatlawang, dan Kabupaten Musirawas sendiri yaitu masing-masing senilai Rp. 2.5 Milliar.
Menurut lembaga ini , dengan dana sebesar itu semestinya pengelolaan bandara Silampari telah dapat berjalan secara ideal termasuk dalam administrasi tata kelola bandara, seperti tertibnya jadwal penerbangan, adanya jaminan keberangkatan setiap harinya, tempat pembelian tiket pesawat secara pasti/permanen, Sehingga dana yang digelontorkan tersebut efektif dan bermanfaat.
“Melihat kondisi bandara Silampari saat ini dan seluruh fasilitas dan persoalannya, cenderung menjadi alat propaganda kepala daerah untuk pembangunan pencitraannya. Dan bila kita kaji lebih dalam LSPD mengidentifikasi adanya kejanggalan dan ketimpangan dalam penggunaan dana hibah dari sejumlah daerah dan provinsi. Semestinya fungsi budgeting DPRD musirawas dan LSM harus dilakukan untuk mengaudit peruntukan aliran dana tersebut.” Terangnya. (Rutan/Panto)
