Kabarkite.com, LUBUKLINGGAU – Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) berpengaruh negatif terhadap Inflasi Daerah Khususnya di Kota LubukLinggau. Permasalahan ini disampaikan oleh Ngimadudin, MH selaku Ketua Pusat Kajian Strategis Pembangunan Daerah ( Pusaka Sembada ), Minggu (7/12/2025)
Menurut Ngimadudin, stabilitas harga kebutuhan pokok di daerah masih belum sepenuhnya terkendali di Kota Lubuk Linggau. Meski pemerintah telah menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) dan Gerakan Pangan Murah (GPM), harga sejumlah komoditas pangan tetap mengalami lonjakan, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru.
Menurutnya Program MBG memang membantu masyarakat, namun belum cukup kuat untuk menahan fluktuasi harga secara menyeluruh, stabilitas harga pangan masih menjadi tantangan besar. Pasokan dan distribusi belum sepenuhnya mampu mengimbangi permintaan.
Kenaikan harga sejumlah komoditas terjadi akibat ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kita masih sangat bergantung pada suplai dari Musi Rawas, Muratara, Curup, dan Palembang. Ketika cuaca buruk atau distribusi terhambat, harga langsung berfluktuasi,” jelasnya.
Di sisi lain, Program MBG disebut hanya memberikan efek terbatas pada pengendalian harga di pasar. Program ini membantu konsumsi keluarga, namun tidak cukup kuat untuk menahan gejolak harga yang dipicu oleh kenaikan biaya distribusi dan menipisnya stok komoditas tertentu.
“Program MBG berfokus pada pemenuhan gizi siswa, bukan pada intervensi harga di pasar. Dampaknya terhadap stabilitas harga memang tidak besar,” katanya.
Ngimadudin menilai bahwa langkah strategis jangka menengah harus segera diambil untuk memperbaiki rantai pasok daerah.
“Selama produksi lokal belum diperkuat, harga pangan akan terus naik-turun. Kami perlu memperluas kerja sama dengan petani sekitar dan memperbaiki jalur distribusi agar harga bisa lebih stabil di masa depan,” tegasnya.
Dengan kondisi ini, Ia menyarankan kepada Pemkot Lubuklinggau harus menyusun strategi baru pada 2026 untuk menekan inflasi daerah, termasuk memperkuat kerja sama antarwilayah dan memperbaiki manajemen pasokan pangan pokok.(*)
