Foto : Tersangka Kasus Suap MK, Romi Herton bersama Istri.
Kabarkite.com – Palembang (21/11), Menyikapi perkembangan terbaru dari kasus suap MK yg melibatkan walikota Palembang Romi Herton sebagai tersangka yang mulai di sidangkan di pengadilan tipikor.
Pengurus Besar (PB) Konsentrasi Membangun Desa (KOMBES) Sebagai elemen masyarakat kota Palembang memandang bahwa pimpinan DPRD kota Palembang mesti memprioritaskan agenda percepatan pengangkatan dan atau pelantikan pengganti Walikota Palembang.
Eka Subakti.SE, selaku Ketua Umum PB Kombes menyatakan dalam press rilis yang diterima Kabarkite.com, Jumat (21/11) bahwa pengangkatan pengganti walikota Palembang sudah Sesuai Undang – undang yang berlaku. Karena wewenang strategis Plt. Walikota tidak bisa leluasa di emban oleh Plt.Walikota.
Apalagi Banyak persoalan kota yang harus di selesaikan oleh pemkot Palembang diantaranya potensi konflik agraria di Kertapati dimana rakyat resah soal klaim PT. KAI atas tanah papasan perang yang sejak puluhan tahun telah di usahakan sebagai tempat tinggal warga dan pasar tradfisional khusus nya di kelurahan Kertapati, Kemang Agung, Ogan Baru dan Kemas Rindo. Sebagaimana diketahui bahwa PT. KAI telah membisniskan tanah negara tersebut kepada beberapa perusahaan pengepokan Batubara seperti PT. BAU dan telah menggusur rumah warga.
“Potensi konflik ini mesti di selesaikan oleh Pemkot Palembang dan Pemprov Sumsel. Penetapan pengganti Walikota dan pengangkatan Wakil Walikota yang baru mesti di percepat untuk kepentingan pembangunan kota Palembang. Jangan ada tarik menarik kepentingan kelompok politik tertentu yang bisa membingungkan massa rakyat Palembang.”, Ujar Sakir sapaan akrab Eka Subakti ini yang juga sebagai Ketua KPW PRD Sumsel. (tio)
