Kabarkite.com-Musirawas (16/1), DAMPAK polemik batalnya pemekeran Musirawas Utara (Muratara) dari kabupaten Musirawas, Sumateraselatan berimbas kesemua lini. Mulai dari pengaduan dugaan Korupsi Bagi hasil Migas yang mencapai Rp.614 Miliar, hingga dana operasional Muratara yang memasuki babak baru dengan di periksanya Mantan Sekretaris Daerah Musirawas, Sulaiman Kohar yang juga Wakil Walikota Lubuklinggau terpilih. Kini bergulir lagi cerita baru dengan menyerahnya pemerintahan Kabupaten Musirawas yang di pimpin Ridwan Mukti (RM) atas saling klaim wilayah sumur minyak dan gas Subhan IV dengan Kabupaten Musibanyuasin.
Keputusan pemerintahan kabupaten Musirawas terbilang berani, hampir tiga tahun mengabiskan anggaran untuk memperjuangkan wilayah tersebut dengan membayar pengacara-pengacara kondang, hingga guggatan ke pengadilan. Tiba-tiba pemkab Musirawas membuat keputusan mensetujui penyerahan Subhan IV ke lawannya. Pertanyaannya apakah Kepmendagri yang memutuskan Subhan IV milik Musirawas itu benar-benar ada, jangan-jangan akal-akalan pemkab Musirawas untuk melegalkan pengerogotan APBD Musirawas ?, lalu kenapa Gubernur Alex Noerdin berani memutuskan sedemikian rupa ? dan kenapa Ridwan Mukti (RM) tak datang sendiri dan hanya mengutus seorang Sekda untuk sebuah wilayah yang kaya akan sumber minyak dan gas, dan telah juga banyak menguras uang APBD untuk mendapatkanya ?.
Dengan status Suban IV kembali ke kabupaten Musibanyuasin yang secara resmi disepakati dan ditandatangi oleh Wakil Bupati Musibanyuasin Beni Hernedi dan Pemerintah Kabupaten Musirawas diwakili Sekda Raidusyahri adalah preseden buruk bagi Ridwan Mukti selaku Bupati Musirawas, ia dianggap sejumlah kalangan menyerah dengan kepiawaian diplomatik kabupaten Musibanyuasin, terlepas dengan dugaan kebijakan politik dan keberpihakan Gubernur Sumateraselatan, Sebab selama ini RM juga mengaku sebagai politisi nasional yang ulung, tentunya memiliki kans yang sama untuk memenangkan perseteruan ladang minyak dan gas di Subhan IV ini. Bupati Ridwan Mukti dalam kondisi ini harus membuktikan propaganda, bualan-bualan politiknya selama ini, agar wibawa kepemimpinannya terselamatkan, demikian yang diucapkan Abdul Aziz Ketua Pemuda Peduli Rawas Ilir (PPRI).
” Akibat dari tidak adanya wibawa dan ketidak beresan kepemimpinan di Kabupaten Musirawas, akhirnya Gubernur Sumsel berani mengambil keputusan mengembalikan lagi suban IV kepada kabupaten Musibanyuasin, RM harus lihat kebwah, blusukan gaya Jokowi jika ia berani agar dapat melihat keluhan dari warga kecamatan Rawas Ilir yang berada diwilayah Suban IV. Setelah keputusan ini,saya mendapat begitu banyak telpon dari warga Rawas Ilir agar PPRI bersikap untuk menolak keputusan tersebut dan mengecam atas putusan itu,” Ucapnya rabu (16/1).
Oleh karena itu,lanjutnya,ia meminta dan mendesak Bupati Ridwan Mukti untuk mencopot Sekda Raidusyahri sebagai bukti bahwa bupati tidak pernah mensetujui hal tersebut, dan apa yang dilakukan oleh Sekda adalah kehendaknya sendiri.
” Dan bila terbukti bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sekda Musirawas sejatinya disetujui oleh bupati, ini adalah sebuah malapetaka kepemimpinan Ridwan Mukti yang berada di bawah titik nadir terendah dari kejumawahannya selama ini yang mengaku sebagai politisi nasional, politisi ulung, politisi senayan dan sebaginya dimasyarakat. Jika diam maka ini bukti bahwa Ridwan Mukti tidak lagi mempunyai naluri kepemimpinan serta boleh dikatakan sudah Kehilangan optimisme sehingga pasrah kewibawaannya di perkosa oleh Gubernur,”Cutus Dia.
Ditambahkanya, saat ini pihaknya bersama seluruh elemen dan tokoh masyarakat sedang melakukan konsoloidasi untuk menyikapi hal ini secara politis. Dan ia berjanji akan mengalang kekuatan bersama rekan-rekanya dan sejumlah dewan yang merasa kecewa dengan ketidak berdayaan bupati Musirawas. (Rutan/edosaman)
Comment