Surat Terbuka : Jamsoskes Sumsel Semesta Sudah Akor Pak Gubernur!

*Eka Subakti,SE Ketua PB Komdes (Konsentrasi Membangun Desa)

SURAT TERBUKA DARI KETUA UMUM PB KOMDES KEPADA GUBERNUR SUMSEL

JAMSOSKES SUMSEL SEMESTA, SUDAH AKOR PAK GUBERNUR !
Assallamualaikum Wr, Wb

Yang terhormat, bapak Gubernur Sumatera selatan, H. Alex Nurdin..

Izinkan saya menyampaikan perasaan dan sikap tentang rencana integrasi JAMSOSKES Sumsel Semesta ke pelayanan kesehatan (berobat) dengan sistem asuransi yang dikelola BPJS pada 2019,. Saya selaku Ketua Umum  Pengurus Besar Konsentrasi Membangun Desa (PB KOMDES) merasa perlu menyampaikan beberapa hal yang menurut kami sangat jauh dari cita cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yaitu mewujudkan tatanan masyarakat adil makmur.

Kesehatan adalah instrumen dasar bagi sebuah bangsa modern, kesehatan adalah modal atau kapital sosial bagi negara untuk menopang pembangunan sebuah bangsa yang beradab. Oleh karena itu dalam undang undang dasar 1945 para pendiri bangsa memasukkan kesehatan rakyat sebagai suatu perkara yang mesti di jamin khusus oleh negara. 

Sejak pemerintahan Orde Baru hingga sekarang, penanganan kesehatan rakyat bisa di katakan belum lah maksimal meskipun ada usaha menjamin dengan skala prioritas kepada keluarga miskin (Askeskin 2004) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas 2008). Kita menaruh harapan besar saat menteri kesehatan Siti Fadila Supari mengambil alih pengelolaan jaminan kesehatan dari tangan PT Askes yang di duga rawan korupsi, melalui program Jamkesmas negara setidaknya bisa mengkontrol anggaran APBN karena klaim biaya berobat langsung di ajukan ke kementerian kesehatan melalui dinas kesehatan provinsi/kab/kota. Akan tetapi melalui undang undang SJSN/JKN/BPJS pengelolaan jaminan kesehatan di serahkan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) baik mengelola iuran dari kas negara untuk peserta yang di jamin premi nya maupun iuran yang di tarik dari masyarakat luas/tenaga kerja formal/informal dengan sistem paket premi, mulai kelas III Rp.25.500,-  per orang per bulan. kelas II Rp.42.500,- per orang per bulan, kelas 1 sebesar Rp.59.500,- 
per orang per bulan. Kemudian dikenakan denda administrasi 2% jika peserta terlambat membayar iuran sebelum tanggal 10 tiap bulan nya. Coba bayangkan bagaimana hal ini bisa di terima kaum tani, buruh harian lepas, pedagang kaki lima, tukang ojek, sopir bus yang pendapatan nya turun naik tidak menentu???? Belum lagi keterbatasan akses informasi, transportasi jika mereka di pedalaman terpencil !! sudah tentu akan terjadi ketidakadilan.

Pertahankan Jamsoskes Sumsel Semesta !

Mengutip pernyataan Sekda Provinsi Sumsel di media Rakyat Merdeka Online, sabtu, 8 Agustus 2015  “Kami (Jamsoskes Sumsel Semesta) tidak sistem paket, sampai sembuh, dan tidak membeda-bedakan. Kalau BPJS itu pakai paket, kalau sakit hanya diberi waktu sampai 3 hari, untuk mendapatkan layanan BPJS mesti masuk anggota dan bayar. Kalau Berobat Gratis Sumsel tidak perlu bayar,”. Komitmen Pemrov Sumsel soal Berobat Gratis melalui program Jamsoskes Sumsel Semesta mesti di kawal, dukung dan di pertahankan oleh Gubernur, Bupati/Walikota bersama rakyat Sumsel. Karena menurut kepala BPJS Sumsel, Bengkulu, Bangka Belitung dalam sebuah talk show di RRI Palembang menyebutkan bahwa BPJS di Sumatera Selatan akan di wajib berlakukan kepada seluruh rakyat Sumsel pada tahun 2019. Oleh karena itu di luar peserta tenaga kerja tidak di wajibkan daftar BPJS dan pemprov masih bisa menjalankan program Jamsoskes Sumsel Semesta. 

Bapak Gubernur yang saya hormati, kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan pelayanan berobat gratis yang di Launching bersama ibu Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari di bawah jembatan AMPERA,  pada tahun 2008. Oleh sebab itu, karena rasa bangga dan rasa syukur, saya bersama beberapa unsur gerakan rakyat seperti PRD, SRMI, LMND, Serikat Tani Nasional menyatakan dukungan terbuka terhadap Program JAMSOSKES Sumsel Semesta dan secara swadaya dan riang gembira kami gotong royong membangun posko posko pelayanan Advokasi dan pendampingan Kesehatan, sosialisasi program Jamsoskes Sumsel Semesta kepada rakyat miskin seperti di perkampungan kumuh Kota Palembang dan desa desa terpencil di Muara Enim, Lubuklinggau, Banyuasin dll. 

Bapak Gubernur, kebanggaan kita sebagai provinsi percontohan program berobat gratis di Indonesia mesti menjadi semangat bersama antara rakyat dan pemerintah provinsi, pemkab/pemkot serta DPRD untuk mempertahankan program Jamsoskes Sumsel Semesta. Menyampaikan perasaaan serta suasana kebatinan rakyat Sumatera Selatan kepada Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi implementasi UU SJSN – BPJS yang menurut kajian sederhana kami memboroskan APBN tiap tahun dan merugikan rakyat. Silahkan bapak berkunjung ke desa desa dan kampung kampung kumuh di Kertapati, Seberang Ulu 1, tanyakan langsung kepada warga disana tentang perasaan mereka terhadap BPJS, saya dan kawan kawan gerakan rakyat akan siap mendampingi.

Untuk itu izinkan saya selaku Ketua Umum Pengurus Besar Konsentrasi Membangun Desa (PB KOMDES) menyampaikan sikap dan pandangan sebagai berikut :

1.    PB KOMDES menolak INTEGRASI pengelolaan jaminan kesehatan (berobat) oleh BPJS dan Mempertahankan program Jamsoskes Sumsel Semesta  (Berobat Gratis Sumsel Gemilang)

2.    PB KOMDES mengusulkan kepada Gubernur/wakil Gubernur Sumsel, Bupati/walikota dan DPRD Provinsi Sumsel/DPRD Kab/kota agar memonitor dan  mengevaluasi melalui jajak pendapat dengan rakyat Sumatera Selatan terkait penerapan BPJS di Sumsel sebagai dasar penyampaian kepada Pemerintah pusat. Hal ini adalah bagian dari perjuangan bersama rakyat Sumsel.

3.    Bahwa makna mempertahankan program Jamsoskes Sumsel Semesta bukan berarti bahwa Pemprov/Pemkab/Pemkot pada batas waktu 2019 mesti mengalokasikan anggaran untuk penerima bantuan iuran (PBI) yang tidak di jamin APBN. Hal ini justru akan membebani APBD Provinsi/Kab/kota, Oleh karena itu perjuangan tersebut sudah mulai di lakukan sejak sekarang. 

4.    Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan (berobat gratis) di Sumatera Selatan Pemrov/pemkab/pemkot perlu menambah ruang instalasi rawat inap di Rumah Sakit Pemerintah dan meningkatkan kapasitas puskesmas di kecamatan kecamatan serta menambah jumlah tenaga dokter dan perawat. 

5.    Bahwa perjuangan mempertahankan program Jamsoskes Sumsel Semesta mesti melibatkan partisipasi masyarakat secara luas dan organisasi organisasi masyarakat yang peduli terhadap hak kesehatan rakyat. 

Demikian surat terbuka ini saya sampaikan kepada bapak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan petunjuk dalam menjalankan aktivitas di semua bidang dan hal ini tak lain adalah kontribusi kami dalam mewujudkan Sumatera Selatan Gemilang yang sehat dan cerdas di masa depan. (*)

Comment