LUBUKLINGGAU,kabarkite.com – Temuan model C1.KWK.KPU masih buram alias tidak jelas. Terbukti Panwaslu Kota Lubuklinggau belum merekomendasikan temuan model C1.KWK.KPU apakah akan diteruskan kepidana atau pelanggaran adminitrasi.
Ketua Panwaslu Kota Lubuklinggau, Hamidah mengatakan, temuan model C1.KWK.KPU kosong masih dalam tahap proses. Namun Hamidah meyakini bahwa kemungkinan persoalan tersebut untuk direkomendasikan ke pidana kemungkinannya sangat kecil. Sebab ada beberapa hal yang bisa dinyatakan terindikasi pidana yaitu, yang pertama apabila C1 itu digunakan untuk memperbanyak atau mengurangi suara salah satu pasangan calon Walikota-Wakil Walikota (Wako-Wawako). Yang kedua apabila merubah hasil rekapitulasi Model DB1.KWK.KPU
“Temuan C1 kosong sangat kecil kemungkinannya ke pidana, karena setelah dipelajari Panwaslu sementara ini, bisa-bisa balik ke administrasi penyelenggara Pemilu, kok bisa kecolongan, dan tidak menutup kemungkinan KPU juga kena imbas karena sebagai institusi yang paling tinggi,” kata Hamidah, kepada wartawan.
Panwaslu juga tidak mau terburu-buru mengambil keputusan karena waktu 14 hari dari sejak laporan diterima pada Kamis (25/10). “Untuk mengumpulkan keterangan saksi dan mengkaji kasus ini, belum habis jadi Panwaslukada masih punya waktu untuk mendalami kasus ini sebelum mengambil keputusan akan direkomendasikan kemana.
Panwaslukada mempunyai waktu 14 hari, jadi jangan terlalu cepat mengambil keputusan, siapa tahu nanti dari keterangan saksi yang lain ada titik terang,” kata Hamidah lagi.
Panwaslukada Kota Lubuklinggau juga akan berkonsultasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) untuk tindaklanjut kasus temuan C1 ini.
“Sebab kasus temuan C1 kosong ini sudah menjadi konsumsi publik dan banyak masyarakat yang penasaran, akan kemana kasus ini dibawa, pidana atau administrasi atau keduanya. Nanti saya akan bertemu divisi hukum Bawaslu Pusat Endang Wihdatinigtyas untuk berkonsultasi masalah ini,” ucap Hamidah meyakinkan. (RuTan)
