Kabarkite.com-Lubuklinggau(22/12), 
DUA periode kepemimpinan Ridwan Mukti (RM) di Kabupaten Musirawas, Sumateraselatan sebagai Bupati semua program dan kebijakan Bupati tersebut sulit untuk di ukur, bahkan terkesan tak fokus dan terarah. Salah satunya adalah Pengalihan fokus konsep pembangunan Agropolitan menjadi Mura Darussalam adalah sebuah bukti ketidak konsisten dalam menjalankan programnya. Termasuk tak mampunya RM membangun infrasturuktur pokok, Kantor Bupati sebagai pusat Administrasi daerah tersebut juga Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas.
Menurut Muhamad Imron, aktifis THI ( Tanah Hijau Indonesia) kebijakan publik Riduan Mukti saat ini yang terlihat adalah pembangunan sarana dan prasarana yang belum menjadi kebutuhan mendesak, namun banyak menguras anggaran APBD Musirawas. Program mengundang para Menteri, lomba dan kegiatan yang skalanya sekunder lebih dominan dilakukan ketimbang kebijakan publik yang pokok, seperti pembangunan Kantor Bupati, karena masih menumpang di Wilayah teritori Kota Lubuklinggau, atau pengembangan teknologi pertanian tepat guna serta penanggulangan banjir di semua daerah yang rawasn terkena banjir Tahunan.
” Pembangunan jalan menjadi makanan Favorit Bupati kita dengan mengklaim telah membangun lebioh dari 3000 KM, dan dibesar-besarkan mengalahkan pembangunan kolonial Belanda. Sedangkan pembangunan dan kebijakan untuk menopang kesejahteraan rakyat, tidak pernah terlihat real dilapangan. Hanya move media yang selalu ditonjolkan ketimbang kerja real melayani rakyat. Misalnya saja sektor lapangan pekerjaan sama sekali tidak dapat di capai ukurannya, Karena konteks anggaran yang digunakan tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyat dalam hal lapangan kerja atau mengurangi kemiskinan dan penggangguran, semua yang merasa hali anggaran daapat mengecek berapa pos anggaran untuk kebijakan publik dan terobosan peningkatan IPM masyarakat Musirawas, ” Paparnya sabtu siang usai diskusi minggu kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis prodemokrasi.
Seharusnya menurut Memet panggilan akrab Imron, pembangunan di Musirawas harus se-imbang dan terukur dan memiliki multieffek player yang jelas atas akses disegala bidang terhadap kehidupan sosial masyarakat. Bila politik anggaran Riduan Mukti hanya mengarah pada sektor fisik berupa jalan, tentunya ukuran kesejahteraan rakyat tidak dapat diukur. Pembangunan jalan menurutnya hanya akan nimati oleh para pengusaha multinasional seperti perkebunan sawit dan pertambangan. Sedangkan rakyat tak akan pernah maksimal mengunakan fasilitas tersebut, karena belum sampai satu tahun jalan sudah rusak oleh tingginya tonase kendaraan perusahaan diarea itu.
Musitnya kebijakan ideal adalah yang berakibat dapat pengurangan pengguran sebesar 1000 orang dalam 1 tahun yang artinya ukuran kebijakan tersebut memiliki sasaran yang tepat dan dapat di ukur. Dan menurutnya, program Agropolitan Center (AC) pada awal kepemimpinan Ridwan Mukti bila fokus bisa dapat dijadikan tolak ukur dari keberhasilannya ketimbang program Darussalam. Kesalahan fatal Ridwan Mukti menurutnya adalah menjauhi diri dari rakyat
” RM Paling takut dan Alergi sama Pendemo, dan selama hampir 2 tahun pantauan kami hampir 98 persen tak ditemui Ridwan Mukti, dan hal itu adalah kesalahan fatal, sehingga ia tidak pernah mengerti keinginan masyarakat Musirawas atas arah kebijakan dan pembangunan daerah menurut rakyat.” Ujarnya.
Selain itu partisipasi masyarakat dan transparansi anggaran dan kebijakan publik seperti biaya perizinan di Musirawas sangat lah kurang karena itu pun menjadi tolak ukur juga dalam keberhasilan sebuah kebijakan katannya menerangkan. (Fanto/edosaman)
