*Ilustrasi
Kabarkiter.com-Muratara (12/3), tim Direktorat Jendral (Dirjen) Pemerintah Umum (PUM) Pusat dan Provinsi Sumsel dianggap tidak transparan oleh masyarakat Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) pasalnya sejumlah masyarakat kecewa terhadap sikap kedua tim yang turun ke lokasi perbatasan Muratara-Muba.
“Masyarakat sangat kecewa karena sudah menunggu beberapa hari dari pagi sampai sore ternyata tim Dirjen PUM Pusat dan Provinsi Sumsel yang berkunjung ke perbatasan terkesan menghindari masyarakat,” kata Asisten I Pemerintahan Setda Muratara, Riswan Effendi diamini Kadistamben dan LH, Hendriansyah, Camat Rawas Ilir Gunadi.
Dikatakan Hendriansyah, masyarakat sudah menungu di Suban 4 karena mendapat informasi Dirjen PUM akan turun untuk mengumpulkan data dan melihat langsung kondisi lapangan. Namun niat mulia tim Dirjen PUM yang menggunakan mobil menuju perbatasan sempat distop masyarakat namun mengaku bukan tim Pemerintahan.
“Tim Dirjen PUM mengaku akan ke PT SKE dan bukan petugas tim Dirjen, padahal masyarakat Rawas Ilir tidak akan melakukan tindakan anarkis melainkan ingin menyampai informasi sebenar-benarnya terkait lokasi titik koordinat perbatasan yang dinilai tidak sesuai peta sebenarnya,” terangnya.
Lanjut dia, saat tim Dirjen PUM berada di posisi dekat Suban IV kembali distop warga dengan maksud mengecek kebenaran tim turun atau tidak.
“Namun tim Dirjen PUM menjawab tidak ada waktu menjelaskan masalah itu lalu mereka pergi,” sambung dia.
Dilanjutkan Camat Rawas Ilir Gunadi, masyarakat pun bersabar menunggu tim Dirjen PUM kembali ke Jalan Macan Sakti Rawas Ilir namun tim mengambil jalur lain.
“Hal ini jelas, tim Dirjen PUM tidak ada keterbukaan dengan masyarakat dan tidak mau diajak komunikasi sehingga warga membuat berita acara,” tambahnya.
Salah satu isi berita acara, sambung dia, masyarakat kecewa terhadap ketidak jelasan tim dan hal ini akan disampaikan ke Gubernur Sumsel dan Mendagri melalui Pemkab Muratara.
“Kami meminta keadilan ke Mendagri, sebab saat ini perbatasan Muba-Muratara. Kami inginkan tidak ada yang dirugikan kedua belah pihak terlepas apakah ada migas atau tidak,” imbuhnya.(Jonif)
