Kabarkite.com – Palembang (9/12), Pengurus Besar (PB) Konsentrasi Membangun Desa (KOMBES) terus melakukan aksi penolakan terhadap Asuransi BPJS karena dinilai sangat rawan korupsi.
Ketua PB.KOMBES, Eka Subakti alias Sakir melalui rilis yang diterima Kabarkite.com menyampaikan pernyataan sikap atas dugaan korupsi dan perampokan APBD dan APBN dengan program berkedok asuransi BPJS ini.
Menurutnya saat jaman Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari adalah sudah benar bahwa mengembalikan pengelolaan jaminan kesehatan kepada Negara dalam hal ini Kementrian Kesehatan, Dinkes prov/kab/kota dari sebelumnya dikelola PT. Akses yang korup pada 2008. Saat itu dari Askeskin ke Jamkesmas dan di ikuti di Sumsel melalui Jamsoskes Sumsel Semesta. Negara baru akan bayar klaim Rumah Sakit yang menjadi jejaring program.
Akan tetapi Melalui UU SJSN BPJS saat ini negara memberikan peluang bisnis kesehatan kepada pihak swasta. Alokasi iuran peserta yang dijamin pemerintah pusat tahun 2014 ini sebanyak 96 juta jiwa tiap tahun akan memboroskan APBN sebesar 24rb x 96 juta jiwa.
“Apakah orang sakit per tahun mencapai 96juta? Anggaplah yg sakit mencapai 20juta per tahun maka ada kelebihan 76 juta jiwa X 24rb uang negara yg tidak bisa di tarik kembali ke APBN. Di situ lah perampokannya.”, Ujar Eka Subakti.
Ditambahkan oleh Eka bahwa Untuk kasus Jamsoskes Sumsel Semesta maka APBD Provinsi/Kab/kota sharing 8 % provinsi, 7 % kab/kota untuk menjamin seluruh rakyat Sumsel diluar yang di jamin APBN.
“Kami dari PB. KOMDES, akan terus menggerakan dan memberikan pencerahan kepada rakyat tani di desa desa agar melawan kebijakan BPJS yang merugikan Negara dan rakyat. Bukan sistem kesehatan seperti ini yang di cita citakan Dr. Cipto Mangunkusumo dan pendiri bangsa ini tapi kesehatan gratis modern yang massal dengan jiwa Gotong Royong.”, Pungkas Eka Subakti, SE – Ketua Umum PB. KOMDES. (tio)
Comment