Kabarkite.com-Muratara (24/10), MURATARA telah mendapatkan sosok yang memiliki kredibilitas dalam memimpin sebuah daerah, Akisropi Ayub akan memimpin daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Musirawas Utara per Tanggal 23 Oktober 2013, Tugas berat siap menantinya.
Ketua Harian Front Perlawanan Rakyat (FPR) Musirawas Lubuklinggau, Andri Novanto mengucapkan selamat atas dilantiknya Akisropi Ayub menjadi Pejabat Bupati Kabupaten Muratara, Tugas berat yang harus dilaksanakan adalah menyatukan semua elemen masyarakat dan kelompok yang ada di daerah Muratara tersebut.
” Tugas berat ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya sebuah persatuan diantara semua elemen masyarakat yang ada, sebab kita ketahui bersama persoalan yang ada di Muratara sudah termasuk katagori akud, dimulai dengan perseteruan antar desa yang siap meledak kapan saja, dan persoalan kaum Tani dengan perusahaan yang ada baik perkebunan maupun pertambangan,”Ujarnya.
Menurut Andri, harus ditemukan formula khusus untuk mempersatukan seluruh elemen masyarakat agar dapat bekerja sama untuk pembangunan kabupaten Muratara.
Dilain pihak, Abdul Azis, Ketua Persatuan Pemuda Rawas Ilir (PPRI) dikutip melalui kompasiana.com mengatakan bahwa dibalik eforia Kabupaten Muratara serta suka duka atas semua. Bupati Caretaker mendapatkan tugas berat yang harus diemban dan dilaksanakan. Menurut Azis, ada beberapa hal tugas berat tersebut yang mencakup permasalahan sosial, politik, ekonomi dan birokrasi.
” Tugas Berat untuk Akisropi Ayub yaitu Pertama, tidak bisa dipungkiri bahwa tidak sepenuh nya Akisropi didukung oleh elemen-elemen masyarakat Muratara, hal tersebut tercermin jelas beberapa hari terakhir. Akisropi harus menjawab keraguan atas semua itu, walaupun beliau bukan asli putra daerah tetapi siap mengabdi untuk Kepenting Warga bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan elit Muratara.
Kedua, Akisropi dihadirkan persoalan perbatasan terutama persoalan Suban IV dan Segmen Dusun V dan VI Desa Beringin Makmur II, Rawas Ilir dengan total luasan wilayah 11.800 yang tergadaikan ke Muba.
Ketiga, Persoalan Pendapatan Daerah sebagai ujung tombak pembangunan dan pembiayaan birokrasi, dengan lepas nya Suban IV dan tidak ada nya Dana Bagi Hasil (DBH) pula sumur blok Merangin II yang dikelola oleh Serelaya Merangin Dua (SRMD). Beranikah Akisropi Menuntaskan persoalan tersebut ?.
Keempat, Tingginya resistensi konflik sosial di Muratara terutama antara warga versus perusahaan. Untuk itu Akisropi harus mampu melakukan penataan birokrasi yang kuat untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut.
Kelima, Tingginya angka Anarkisme dan Kriminalitas di kawasan Muratara. Akisropi harus mampu mengurai persoalan secara konferhensif untuk di formulasikan solusi yang tidak bersifat sesaat.
Keenam, Meletakan Pondasi Birokrasi yang kuat, Penataan Birokrasi yang punya integritas dan bukan hanya semata-mata mempertimbangkan intervensi politik.”, Ujar Azis.(Komsiana/RT/Red)
