Foto : Warga Saat Datangi Komisi 1 Dprd Musirawas, Senin (6/1).
Kabarkite.com – Musirawas (6/1), Puluhan warga desa sungai pinang kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas menyambangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Komisi I,dengan maksud menyampaikan tuntutan mereka atas tindakan PT Daya Agung Lestari (DAL) dalam pelaksanaan ganti rugi lahan untuk bersikap adil dengan mengacu peraturan gubernur (Pergub).
“PT DAL selama ini sudah bersikap semenan-mena dalam hal tindakan ganti rugi, masyarakat yang lahannya dibebaskan menerima uang ganti rugi tidak merata, ada yang 2 juta adapula bahkan yang lebih besar hingga 13 juta paling tinggi,” ujar mantan kades Hartawan dihadapan ketua Komisi I Sony rahmat widodo,didampingi anggota dewan yang mendampingi Warga Ali Udin.
Selama ini masyarakat sungai pinang menerima pembebasan lahan tidak mengacu dengan keputusan Gubernur Nomor 25 tahun 2009, bahkan tidak melibatkan pemkab (pemerintah kabupaten) dan pihak Kecamatan. Warga hanya mendapatkan ganti rugi berfariasi bahkan sama sekali tidak transparan.
“Pembelian lahan oleh PT Daya Agung Lestari (DAL) bervariasi. Kemudian banyak lahan warga yang hilang tidak jelas ganti ruginya, anehnya Kades mengutarakan sudah terlambat bila untuk mengusulkan ganti rugi lahan tersebut,” ucapnya.
Sementara itu warga sungai pinang yang merasa di perlakukan tidak adil. Erlan,Selama ini masyarakat banyak diintimidasi oleh kades desa suangi pinang, itu terbukti waktu rapat di kantor kepala desa penah menuturkan apabila tidak menghadiri undangan hak mereka dinyatakan akan hilang.
“Artinya sosialisasi tidak pernah ada dan masyarakat diintervensi oleh kades,” Tegas Erlan
Disini masyarakat Merasa teraniaya dan dirugikan mengenai masalah ganti rugi lahan mereka dan total lahan yang di ganti rugi berpariasi.
“Kalaupunya saya dan adik saya sekitar kurang lebih 29 hektar tetapi standarisasi harga tidak mengacu dengan ketentuan pergub, hanya menerima 4 hingga 5 juta perhektar untuk itu kami menuntut keadilan kenapa ada ketimpangan sebab banyak ganti rugi lahan sama dengan berbarengan namun berpariasi, ini ada apa ,” Cutusnya.
Ketua Komisi I Sony Rahmad Widodo yang langsung menerima puluhan warga tersebut, menuturukan akan segera memanggil pihak terkait baik pihak pemerintah daerah, kecamatan, pemerintah desa dan pihak perusahaan yakni PT DAL.
“Kita akan panggil semua pihak secepat mungkin hari ini (red,kemarin) akan menaikan nota dinas, yang jelas perusahaan harus mengacu kepada Pergub disitu jelas mengenai mekanisme ganti rugi lahan,” Pungkasnya.
Terpisah Asisten I Ali Sadikin menyebutkan pihaknya siap untuk
Menghadiri undangan agar dapat mencarikan solusi kepada kedua belah pihak,diapun menuturkan bahwa mengenai izin PT DAL tidak ada permasalah bila mekanisme pelaksanaan dilapangan dia tidak mengetahui bila ada permasalahan seperti itu.
“Kalau mereka mengadu tidak masalah karena hak masyarakat, siapapun boleh mengkritisi pelaksanaan dilapangan, Kalau ada yang nakal diberi teguran. Hal terpasti kami akan hadiri undangan pihak dewan,” Pungkasnya. (Rutan)
