UHC Distop, Raden Marah!

by -45 Views

Kabarkite.com, Lubuklinggau (25/2) – Raden Syahlendra marah dan kesal dengan Pemkot Lubuklinggau, karena program Universal Health Coverage atau program kesehatan gratis bagi seluruh warga kota distop.

Hal ini terungkap saat Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Lubuklinggau, Raden Syahlendra melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) bersama anggota Pansus lainnya yakni Agus Hadi, Reza, Yaudi, Rosmala Dewi ke RSUD Petanang Kecamatan Lubuklinggau Utara I, BLUD Puskesmas Megang Kecamatan Lubuklinggau Utara II dan Puskesmas Perumnas Kecamatan Lubuklinggau Barat I, RSUD Petanang, BLUD Puskesmas Megang dan Puskesmas Perumnas.

Raden mengatakan bahwa Sidak ini bertujuan untuk melihat secara langsung seperti pelayanan yang ada di RSUD Petanang dan Puskesmas yang ada di Kota Lubuklinggau dan memastikan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di setiap RSUD Petananag, BLUD Puskesmas Megang dan Puskesmas Perumnas.

Mengingat ada kaitannya dalam Raperda yang dibahas yakni tentang perubahan tarif retribusi kesehatan yang dianggap penting untuk direvisi oleh Pemkot Lubuklinggau untuk meningkatkan pelayanan.

“Namun persepsi kita retribusi ini justru memberatkan masyarakat. Bahkan berbanding terbalik dengan program Pemkot Lubuklinggau dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis ke masyarakat,”Ujar Ketua Pansus III DPRD Kota Lubuklinggau Raden.

Ia juga mendapat informasi saat Pansus III melakukan pedalaman materi terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemkot Lubuklinggau, tentang perubahan kelima atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2011 tentang retribusi daerah, khususnya revisi tentang retribusi pelayanan kesehatan. Keterangan ini mereka dapat dari pihak Dinas Kesehatan (Dinkes), baik saat rapat maupun Sidak.

Raden Menjelaskan, Keterangan yang didapat, bahwa warga miskin di Kota Lubuklinggau yang belum ter-cover program kesehatan gratis sebanyak 51 ribu. Kemudian,di Tahun 2020 melalui program UHC Pemkot Lubuklinggau menganggarkan dana sebesar Rp.32 miliar untuk kesehatan, dengan kalkulasi meng-cover mencapai 54.000 warga yang tidak mampu. Artinya dengan anggaran sebesar Rp.32 Milyar ada kelebihan.

“Namun Kenyataannya masih banyak warga yang belum ter-cover, dan ini menjadi ‘PR (Pekerjaan Rumah)’ Dinas Kesehatan Kota Lubuklinggau. Sementara keterangan dari Dinkes, program UHC ini disetop, dan mereka sedang melakukan pendataan. Ya jadi pertanyaan kita, kenapa program sebaik ini disetop,”Tegas Raden dengan Nada Kesal dengan Pemkot Lubuklinggau.

Kemudian, Alasan Dinkes lanjutkan Raden menegaskan, pendataan ulang dilakukannya, karena banyaknya data yang tumpang tindih. Dinkes takut, program ini justru tidak tepat sasaran, selain keterbatasannya anggaran.

“Lalu kenapa dianggarkan sebesar Rp.32 miliar. Lagi pula ini kan program prioritas pemerintah pusat, dan menjadi program prioritas Pemkot Lubuklinggau yang wajib dilaksanakan, bukan disetop,”Tegasnya lagi dengan penuh Kesal kepada Pemkot Lubuklinggau yang menyetop program Prioritas. (Dok)