Kabarkite.com-Lubuklinggau (7/12) , WALIKOTA Lubuklinggau, Sumateraselatan menyikapi isu miring atas kepemimpinannya yang doyan bongkar pasang kepala dinas dan di isukan suka meminta setoran sejumlah uang bila ingin menduduki jabatan strategis. Dan pergantian esselon IV serta kabinet dilingkup kerjanya merupakan sebuah kebutuhan untuk mensinergiskan program daerah yang ada, agar bergerak lebih cepat untuk melayani masyarakat. Hal ini diungkapnya guna merespon adanya tudingan dari sejumlah pihak yang mengatakan harus menyetor sejumlah uang kepadanya bila ingin menjadi pejabat, atau untuk menduduki jabatan kepala dinas di satuan keja perangkat daerah (SKPD).
Dengan tegas Riduan Effendi, selaku Walikota Lubuklinggau, membantah isu tersebut dan menegaskan bahwa ia secara pribadi maupun Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tidak pernah meminta setoran sejumlah uang kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai syarat menjadi pejabat di pemerintahan yang ia pimpin.
“Tidak ada setoran ataupun pungutan sejumlah uang untuk menjadi kepala dinas (kadis) ataupun jabatan penting lainnya di birokrasi pemkot Lubuklinggau. Semua berdasarkan kompetensi, jenjang kepangkatan dan profesionalisme kerja yang dimiliki pegawai negeri sipil (PNS) tersebut,”tegas Riduan, usai melakukan senam bersama PNS lingkungan
Pemkot Lubuklinggau, di Sport Center.
Dia menjelaskan,penunjukkan PNS untuk menjadi pejabat pemerintahan berdasarkan intelejensi, kompetensi dan keterampilan yang dimilikinya. Apalagi ada penilaian yang harus dilakukan bukan ketika menjabat harus menyetor kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wawako). Jika hal itu dilaksanakan tentunya merusak tatanan pemerintahan.
“Jika saya terapkan itu sudah lama saya kaya dan ambil keuntungan. Semua ada proses penilaian dan aturan perundang-undangan mengenai pengangkatan kadis, kaban, kabag. Bukan diminta sejumlah uang untuk menduduki sebuah jabatan,”jelasnya.
Selama ini, banyak PNS yang sama dengan dengan dirinya semenjak menjadi Camat, Walikotif sebelum pembentukan Kota Lubuklinggau. Mereka semua tahu dekat dengan dirinya, tetapi mereka tidak serta merta menduduki sebuah jabatan, karena banyak tolak ukur untuk memangku jabatan yang diemban. Sebab, jika menduduki jabatan harus menyetor atau dimintai sejumlah uang oleh pimpinannya tentunya tidak akan menghasilkan karya penting untuk kesejahteraan dimasyarakat dengan jabatan yang diembannya. Melainkan orientasi mengembalikan uang yang sudah disetor untuk menduduki jabatan tersebut.
“Saya miris jika dikatakan seperti itu, tetapi saya tegaskan tidak ada setoran ataupun pungutan sejumlah uang untuk memegang jabatan di Pemkot Lubuklinggau. Bahkan, setiap saat mutasi saya lakukan secara berkesinambungan untuk melihat kompetensi individu PNS tersebut,”ungkapnya.
Selain itu, dirinya juga mengingatkan kepada seluruh PNS Pemkot Lubuklinggau untuk menjalankan amanah yang telah diberikan rakyat kepada mereka dengan menunjukkan karya-karya inovatif dan membangun untuk kesejahteraan masyarakat. “Jalankan amanah yang dipercayakan untuk kesejahteraan dimasyarakat,”harap Riduan.
Sementara itu, Kabag Humas Setda Lubuklinggau, Sunardi menegaskan, tidak ada setoran dan pungutan yang diberlakukan untuk menduduki sebuah jabatan di Pemkot Lubuklinggau. Semua berdasarkan kompetensi, kemampuan, keterampilan dan dedikasi yang ada oleh PNS tersebut. “Tidak ada setoran ataupun pungutan. Semua jelas berdasarkan kemampuan yang dimiliki PNS tersebut,”pukasnya. (Rutan)
