Kabarkite.com, Lubuklinggau — Kegiatan penanaman pohon dan aksi bersih lingkungan yang digelar PT Pertamina di wilayah kota ini justru memantik gelombang kritik. Program yang diklaim sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dinilai sejumlah warga lebih menyerupai seremoni simbolik ketimbang solusi nyata atas persoalan lingkungan yang kompleks dan menahun.
Kegiatan tersebut melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Lubuklinggau serta perwakilan wilayah Lubuklinggau Ilir. Namun, alih-alih mendapat apresiasi, pelaksanaannya dipertanyakan karena disebut tidak mengacu pada Detail Engineering Design (DED) maupun masterplan tata ruang wilayah.
Padahal, penanaman pohon di kawasan perkotaan bukan sekadar menanam bibit lalu selesai. Tanpa perencanaan yang terintegrasi, penghijauan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru mulai dari gangguan jaringan utilitas, konflik fungsi lahan, hingga pemeliharaan yang tidak berkelanjutan. Bagi warga, hal ini menunjukkan bahwa program dilakukan tanpa pendekatan teknis yang matang.
Lebih jauh, kritik juga mengarah pada substansi program yang dianggap tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Warga menilai persoalan lingkungan setempat jauh lebih kompleks daripada sekadar penghijauan simbolik atau pembersihan sampah sesaat. Mereka menuntut program jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas hidup, seperti pengelolaan limbah berkelanjutan, pemberdayaan ekonomi berbasis lingkungan, hingga perbaikan infrastruktur dasar.
Sorotan tajam disampaikan Ir Hasby Basyar, Ketua Umum LPP Anti Korupsi Kota Lubuklinggau. Ia mempertanyakan efektivitas sekaligus transparansi penggunaan dana CSR, khususnya yang dikelola melalui PT Patra Niaga Pertamina.
Menurut Hasbi, publik berhak mengetahui secara jelas aliran dan peruntukan dana CSR—terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Dana CSR itu ada, tapi arah penggunaannya belum jelas bagi warga sekitar. Yang terlihat hanya seremoni tanam pohon dan bersih sampah di beberapa titik. Kalau memang serius membantu masyarakat, programnya harus menyeluruh, terukur, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa kegiatan yang bersifat simbolik berpotensi menutupi persoalan mendasar yang belum tersentuh, seperti pengelolaan limbah industri, pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar, serta peningkatan kualitas lingkungan secara sistemik.
Kritik ini menjadi alarm keras bahwa CSR tidak boleh berhenti pada panggung seremonial atau pencitraan publik semata.
Tanpa perencanaan berbasis data, integrasi tata ruang, serta transparansi anggaran, program sosial perusahaan berisiko berubah menjadi rutinitas formal yang miskin manfaat.
Kini, masyarakat menunggu lebih dari sekadar bibit yang ditanam dan dokumentasi kegiatan. Mereka menuntut bukti nyata—program yang berakar kuat, tumbuh berkelanjutan, dan benar-benar dirasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. (*)
