Kabarkite.com-Musirawas (27/11), EMPAT tokoh nasional, Egi Sujana, Permadi, Ramdlon Naning dan Prof Amzulian coba dongkrak kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintahan kabupaten Musirawas, Sumaterselatan jangan sampai bersikap stasioner dan kaku terhadap perubahan dinamika penduduk sekarang.Sehingga menyebabkan pelayanan publik di masyarakat tidak optimal.
Hal itu terungkap dalam Workshop Upgrading Bidang Hukum yang dihadiri empat tokoh nasional yakni, Randlong Naning, Egi Sujana, Permadi dan Prof Amzulian di Bukit Sulap Ballroom Hotel Abadi, kemarin.“Fungsi aparatur daerah tidak banyak mulai dari bagaimana memberikan pelayanan publik dengan target pencapaian meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi, jika aparatur sendiri statisoner tidak seiring dengan kemajuan dinamika penduduk menyebabkan
produk pemerintah tidak berguna dimasyarakat,”tegas Bupati Mura,
Ridwan Mukti didampingi Kabag Hukum, Muklisin. Orang nomor satu di bumi Lan Serasan Sekantenan menjelaskan, dinamika
masyarakat setiap tahun semakin hari selalu menginginkan perubahan. Tidak hanya pembangunan infrastruktur dasar tetapi permintaan produk-produk pemerintah yang selalu diinginkan masyarakat. Sehingga kemajuan di masyarakat tidak menyebabkan PNS menjadi berkurang dan tidak termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya memberikan pelayanan
prima di masyarakat.
“Jika aparatur daerah menjadi stasioner dan tidak memahami kemajuan dinamika di masyarakat baik ilmu dan teknologi. Niscaya produk yang dihasilkan pemerintah tidak akan dihargai dan berguna di masyarakat,”jelasnya.
Selain itu, sistem dan produk yang telah dihasilkan pemerintahan sekarang. Hendaknya dijalankan dan dikembangkan berkesinambungan.
Jangan sampai ganti kepemimpinan sistem yang telah terbentuk berubah dan diganti ataupun tidak diberlakukan kembali. Sehingga, semuanya menjadi sia-sia. “Up grading penting untuk meningkatkan wawasan, memotivasi, dan menciptakan profesionalisme aparatur daerah,”ungkapnya.
Sementara itu, Tokoh Nasional, Egi Sujana menegaskan, pemerintahan yang baik dan berwibawa tentunya tidak terlepas dari pembangunan sumber daya manusia (SDM) aparatur daerah sendiri. Salah satu penciptaan good goverment bagaimana membuat masyarakat turut partisipasi aktif dalam pembangunan daerah. “Disinilah peran aparatur
daerah yakni PNS membuka pintu agar masyarakat turut serta dalam pembangunan daerah dengan koridor aturan yang sudah ada,”jelas Egi.
Dia menambahkan, sistem pemerintahan yang sudah terbentuk dengan baik di masyarakat jangan sampai berubah ketika pemimpin tersebut berganti. Ini yang menyebabkan masyarakat akhirnya apatis dengan pemerintah.
“Pola-pola pemerintahan yang baik dimasyarakat tentunya menjadi contoh yang baik juga dalam masyarakat,”ungkapnya.
Hal berbeda dikatakan, Permadi. Mantan Anggota DPR RI ini menegaskan, aparatur pemerintah harus optimal memberikan pelayanan dimasyarakat.
Jangan sampai aturan-aturan yang ada membuat masyarakat menjadi sulit dan tidak terlayani dengan baik. “Sistem yang ada dibuat seefisien mungkin dan jangan terjebak dengan pola birokrasi yang berbelit karena
menyebabkan ketidakpercayaan dimasyarakat terhadap pemerintah,”pungkasnya.(Rutan)
Comment