Foto : Ketua DPD RI Irman Gusman, Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho, Peneliti ICW Bidang Politik Abdullah Adnan dan Peneliti ICW, DOnal Fariz (Ka-Ki)
Kabarkite.com-Jakarta (12/2), Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi meminta Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mendesak Presiden Jokowi untuk membatalkan pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menghentikan upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam pertemuan dengan Ketua DPD RI Irman Gusman dan Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Juntho mengatakan agenda pemberantasan korupsi saat ini mengalami hambatan, diakibatkan oleh kisruh antara Polri dan KPK.
Menurut Emerson, sikap Presiden Jokowi yang tidak tegas pada akhirnya berdampak pada munculnya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
“Kami khawatir dengan proses yang berlarut-larut ini akan mengakibatkan tidak hanya kriminilisasi dan intimidasi tapi juga pengkerdilan KPK,” ujar Emerson.
Untuk itu, Koalisi menuntut Presiden segera membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan memilih calon lain yang lebih baik.
Sementara itu, peneliti ICW bidang politik, Abdullah Dahlan menilai ada pola yang sistematis untuk mengamputasi peranan KPK dalam memberantas korupsi.
Senada dengan Abdullah, peneliti ICW lainnya Donal Fariz mengatakan pencalonan Kapolri telah melalui proses cek and balance, namun sayangnya DPR selaku lembaga yang berwenang untuk melakukan uji kepatutan dan kelayakan, justru mengabaikan pertimbangan dari publik terkait jejak rekam dari Budi Gunawan.
“Kita melihat keberpihakan dari DPR kepada partai politiknya, sehingga sulit untuk memihak rakyat. Untuk itu, kami mendatangi DPD RI sebagai rumah kedua kami dan kami berharap DPD RI memiliki sikap politik yang lebih obyektif dan memihak kepada rakyat,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman mengatakan mayarakat di daerah menganggap korupsi merupakan musuh utama, sehingga sudah seharusnya seluruh pihak mendorong upaya pemberantasan korupsi.
Irman menilai, KPK berperan penting dalam memperbaiki sistem ketatanegaraan yang sarat korupsi. Sejak awal, DPD RI telah memiliki sikap politik yang tegas yakni menolak upaya pelemahan KPK.
“Korupsi itu musuh terbesar dari masyarakat di daerah, untuk itu KPK tidak boleh mundur, justru kewenangannya harus semakin diperkuat,” ujar Irman.
Irman berharap kisruh antara KPK dan Polri dapat diselesaikan melalui mekanisme yang berlaku. Selain itu, pimpinan dari kedua lembaga negara tersebut diharapkan dapat menjaga wibawanya.
“Yang penting buat rakyat saat ini adalah, perkara individu tidak menjadi konflik antara lembaga negara, harus diselesaikan sesuai mekanisme yang ada,” ujar Irman.
Lebih lanjut Irman mengingatkan Presiden untuk tidak terus mengulur waktu, mengingat dampak yang lebih besar yang dapat terjadi jika persoalan tidak segera diselesaikan.
“Waktu sangat penting, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut terus. Harus sesegera mungkin, kalau bisa dalam minggu ini sudah ada keputusan dari Presiden selaku pemegang mandate dari rakyat,” tegas Irman.
Selain itu, Pimpinan Komite I DP DRI Fachrul Razi mengatakan Komite I DPD RI menyatakan keprihatinannya atas kisruh yang terjadi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.
“Kami prihatin atas persoalan ini, KPK berada di ujung tanduk, maka seharusnya Presiden Jokowi lebih tegas lagi sehingga tidak menyebabkan hal-hal yang lebih merugikan negara lagi ke depannya,” ungkap Fachrul.(rilis/dpd)
Comment