Kabarkite.com, Lubuklinggau – Di saat masyarakat bersiap menyambut Hari Raya Idul Fitri, warga Kota Lubuklinggau justru dihadapkan pada krisis kebutuhan dasar. Air bersih dari PDAM dilaporkan tidak mengalir selama kurang lebih tiga hari terakhir, memicu keluhan luas di tengah meningkatnya kebutuhan rumah tangga.
Situasi ini menuai reaksi keras dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (LAKI P45). Mereka menilai kondisi tersebut bukan sekadar gangguan teknis, melainkan indikasi lemahnya manajemen pelayanan publik yang tidak siap menghadapi momen krusial.
“Ini bukan kejadian biasa. Ini kegagalan serius pelayanan publik. Bagaimana mungkin menjelang Lebaran, masyarakat justru dibiarkan tanpa air?” tegas perwakilan LAKI P45.
Lebih jauh, LAKI P45 menyoroti besarnya anggaran yang telah digelontorkan untuk peningkatan layanan PDAM yang mencapai sekitar Rp20 miliar pada tahun 2025. Namun ironisnya, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang bertolak belakang.
“Anggaran fantastis, tapi hasilnya nihil. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Ke mana sebenarnya arah dan kualitas pekerjaan proyek revitalisasi intake PDAM tersebut?” lanjutnya.
Menurut LAKI P45, tidak maksimalnya distribusi air di tengah kebutuhan tinggi masyarakat menjadi indikasi kuat bahwa proyek yang dibiayai dengan anggaran besar tersebut patut dipertanyakan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
Atas kondisi ini, LAKI P45 secara tegas mendesak Pengelola PDAM segera memulihkan aliran air secara menyeluruh tanpa alasan teknis yang berlarut-larut.
Pemerintah Kota Lubuklinggau turun tangan langsung melakukan evaluasi total terhadap kinerja PDAM.
Dilakukannya audit terbuka terhadap penggunaan anggaran Rp20 miliar guna memastikan transparansi dan akuntabilitas.
LAKI P45 juga memperingatkan bahwa jika persoalan ini terus dibiarkan tanpa solusi nyata, pihaknya tidak akan tinggal diam dan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum serta pengawasan publik yang lebih luas.
“Jangan sampai rakyat hanya jadi korban dari buruknya pengelolaan. Air adalah kebutuhan dasar, bukan barang mewah. Jika ini tidak segera dibenahi, kami pastikan akan ada langkah tegas berikutnya,” tutup pernyataan tersebut. (AL/RJ)
